GardaMaluku.com : AMBON, – Pemerintah Daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan”, yang digelar oleh Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh dosen, mahasiswa, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan Maluku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum akademik yang berlangsung di Gedung FISIP Universitas Pattimura itu, Ronald menekankan, bahwa karakteristik geografis Maluku, sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda, dibandingkan dengan daerah daratan.
Menurutnya, berbagai kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang tersebar, sehingga pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
“Pembangunan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis. Pemerataan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan konvensional, tetapi harus didukung oleh kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah kepulauan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan pembangunan di Maluku.
Diantaranya kesenjangan pelayanan publik antarwilayah, distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Ronald menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah, Dana Khusus Wilayah Kepulauan (DKWK), yang dapat menjadi instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan.
“Daerah kepulauan memiliki tantangan, dan biaya pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, diperlukan dukungan fiskal yang lebih spesifik melalui DKWK, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan, guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur.
Penguatan transportasi laut serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting, untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Diskusi panel tersebut turut menghadirkan Dr. Hengky Pattimukay yang membahas materi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dari perspektif kebijakan publik, serta Dr. Amir Faisal Kotarumalos, yang mengulas dinamika politik lokal dan implementasi otonomi daerah di kawasan kepulauan.
Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan birokrasi dan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. (Atick.T/**)
