Jakarta, Garda-Maluku.com, – Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) Audens secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang akan dilaksanakan oleh INPEX Masela Ltd. bersama SKK Migas.
Dukungan ini diberikan dengan catatan tegas: pembangunan infrastruktur energi terbesar di Indonesia Timur tersebut wajib menghormati kedaulatan hukum adat di Bumi Duan Lolat.
Pernyataan sikap ini lahir usai pertemuan audiensi antara perwakilan LMAT, SKK Migas, dan pihak terkait di Jakarta. Meski diskusi berlangsung dinamis dan sempat memanas di awal akibat perbedaan persepsi, pertemuan akhirnya berakhir konstruktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua belah pihak menyepakati pentingnya sinergi antara urgensi investasi nasional dengan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat adat. Sebelumnya, Kapolda Maluku juga menegaskan pentingnya perlindungan hak adat agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari proyek ini .
Dany Metatu, Ketua Dewan Pendiri LMAT, menegaskan bahwa posisi LMAT bukan untuk menghalangi pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tersebut berkeadilan.
“Kami dari LMAT tetap berkomitmen mendukung penuh kegiatan INPEX Blok Masela yang berada di atas wilayah Adat Tanimbar. Namun harus ada keseimbangan. Proyek boleh jalan, investasi harus masuk, tapi wajib taat kepada ketentuan-ketentuan Adat di Bumi Duan Lolat,” tegas Dany Metatu.
Ia menambahkan, masyarakat Tanimbar tidak ingin menjadi penonton di tanah sendiri. Keberadaan proyek raksasa ini harus dirasakan langsung dampaknya melalui pemberdayaan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.
Blok Masela, atau yang kini dikenal dengan nama Abadi LNG, merupakan salah satu cadangan gas alam terbesar di Asia Tenggara dengan kandungan sekitar 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF). Dengan nilai investasi mencapai ± US$20 miliar, proyek ini menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional .
Pemerintah melalui SKK Migas menargetkan tahap Front End Engineering Design (FEED) dimulai pada Kuartal III 2026, dengan target produksi Liquefied Natural Gas (LNG) perdana pada tahun 2029.
Secara ekonomi, proyek ini diproyeksikan menyerap hingga 30.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan ribuan tenaga kerja tetap saat fase operasi, yang menjadi peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal .
Dalam audiensi tersebut, LMAT mendorong tiga pilar utama agar proyek Blok Masela tidak hanya menguntungkan korporasi dan negara, tetapi juga masyarakat setempat:
Pengakuan & Perlindungan Hak Adat:
Seluruh aktivitas proyek, mulai dari eksplorasi hingga operasional, wajib menghormati hukum adat, status tanah ulayat di luar 662 Ha, dan kearifan lokal masyarakat Tanimbar.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
Harus ada prioritas ketat bagi keterlibatan UMKM, tenaga kerja, dan pengusaha asal Maluku Barat Daya (MBD) dalam rantai pasok (supply chain) proyek. Pelatihan vokasi harus disiapkan sejak dini agar putra daerah mampu bersaing.
Sinergi Tripartit Berkelanjutan: Pemerintah, INPEX Masela Ltd., dan Lembaga Adat harus duduk bersama secara berkala dalam forum komunikasi khusus. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara cepat sebelum berkembang menjadi konflik sosial.
“Proyek ini adalah harapan besar untuk Indonesia Timur. Tapi jangan sampai kemajuan mengorbankan jati diri dan hak masyarakat. Itu pesan kami ke SKK Migas dan INPEX,” tambah Dany Metatu .
Dengan semangat Duan Lolat (persaudaraan dan kebersamaan), LMAT Audens berharap momen groundbreaking Blok Masela yang dijadwalkan pertengahan tahun 2026 ini menjadi tonggak sejarah baru.
LMAT ingin membuktikan bahwa pembangunan nasional skala besar dan pelestarian adat istiadat dapat berjalan berdampingan tanpa saling menggusur.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memulai proses pengadaan lahan dengan ritual adat untuk menghormati kearifan lokal .
