Ambon, GardaMaluku.com— DPD KNPI Maluku melakukan audiensi dengan Ketua Komisi (Kekom) III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, Senin (1/12), membahas pengawalan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
KNPI menilai pengawasan parlemen menjadi kunci agar pemanfaatan dana tidak tumpang tindih, tidak menyimpang, serta mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean Lessy, menyampaikan, agenda audiensi lahir dari komitmen pemuda untuk ikut mengawal kebijakan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, proses pembahasan Ranperda APBD harus berlangsung transparan dan akuntabel agar setiap alokasi anggaran memiliki ukuran manfaat yang jelas.
“Kami berharap Komisi III memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar diarahkan pada sektor infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Arman.
Arman menekankan, pemanfaatan dana pinjaman harus bersifat produktif, bukan konsumtif.
Ia meminta agar prioritas program diarahkan pada pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur jalan produksi, akses kawasan ekonomi, pasar rakyat, pelabuhan penunjang distribusi, serta proyek pendukung UMKM dan usaha perikanan.
“Dana pinjaman mesti menghasilkan dampak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Setiap proyek harus berpihak pada aktivitas usaha masyarakat,” tegasnya.
Arman menegaskan menegaskan akan terus mengawal agenda pembangunan dan mengajak berbagai organisasi pemuda untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan kebijakan publik di daerah
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, menyatakan dukungan terhadap partisipasi pemuda dalam mengawal anggaran pembangunan.
Ia memastikan DPRD akan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan setiap realisasi pekerjaan memiliki output dan outcome yang terukur.
“Kami akan memastikan item pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberi hasil nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Audiensi ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
Sebagaimana pantauan dalam audiensi itu , DPD KNPI dan Komisi III DPRD Malku sepakat menjaga ruang komunikasi agar pemuda dapat terus memberikan perspektif dan kritik konstruktif selama proses penganggaran maupun pelaksanaan proyek baik fisik maupun non-fisik berlangsung.***
