Piru, GardaMaluku.com– Konflik lahan antara warga dan PT Spice Islands Maluku (SIM) yang tak kunjung menemukan titik terang kini memasuki babak kritis. Alih-alih menjadi mediator dan menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan ribuan warga, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, justru dinilai abai dan tidak menunjukkan komitmen politik yang memadai, Senin (28/07).
Keputusan Bupati yang kembali memerintahkan penghentian sementara aktivitas PT SIM di kawasan Pelita dan Desa Kawa, per 14 Juli 2025, memicu kemarahan publik.
Kebijakan tersebut, yang dilandasi alasan belum tuntasnya batas wilayah antara Desa Eti, Kawa, dan Piru, mengakibatkan perusahaan harus menghentikan seluruh kegiatan pembukaan lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imbasnya, sebanyak 400an karyawan lokal dirumahkan, sementara program bantuan pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya dijalankan perusahaan terpaksa dihentikan.
Direktur Rumah Inspirasi, Muhammad Fahrul Kaisuku, menyebut langkah Bupati sebagai cermin dari kegagalan manajemen kepemimpinan daerah.
Ia menegaskan, sejak awal menjabat, Bupati semestinya menjadikan persoalan ini sebagai atensi utama, bukan membiarkannya berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang masif.
“Kenapa saya bilang ribuan orang terdampak? Hitungan sederhananya begini: jika satu karyawan menanggung minimal tiga anggota keluarga, maka 400 karyawan yang dirumahkan itu setara dengan 1.200 jiwa yang kehilangan penghidupan. Belum lagi efek dominonya terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Ini bukan persoalan kecil,” jelas Fahrul.
Menurutnya, PT SIM telah berkontribusi nyata bagi SBB. Perusahaan itu bukan entitas fiktif, melainkan pelaku usaha yang hadir dan menggerakkan ekonomi lokal secara konkret.
Namun sejauh ini, pemerintah daerah justru tampak tidak memberikan dukungan, bahkan cenderung mengabaikan konflik yang berlarut.
“Sejak dilantik, Bupati tidak pernah sungguh-sungguh hadir menengahi konflik ini. Sebaliknya, ia justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghadiri agenda-agenda di luar daerah yang tidak memiliki urgensi terhadap penderitaan masyarakat SBB,” kritik Fahrul.
Ia menambahkan, penghentian operasional bukanlah solusi yang menjawab persoalan. Sengketa batas wilayah antar desa seharusnya ditangani secara administratif dan legal dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan forum mediasi antardesa.
Pemerintah daerah SBB, kata Fahrul, seharusnya mengambil peran aktif sebagai penengah yang adil dan objektif.
“Kami bahkan telah mengusulkan agar Bupati menempuh langkah hukum demi memberikan kepastian kepada masyarakat dan PT SIM. Pemerintah harus mampu memposisikan diri sebagai wasit yang netral dan adil di mata hukum,” tegasnya.
Fahrul juga mengungkapkan bahwa manajemen PT SIM telah menunjukkan itikad baik dan kooperatif terhadap semua arahan pemerintah daerah.
Namun kebijakan yang tidak konsisten dan minim keberpihakan terhadap kepentingan jangka panjang justru membuat perusahaan berada dalam posisi sulit.
“Perusahaan sudah menjalankan prosedur, tapi terus jadi sasaran ketidakpastian. Patut diapresiasi bahwa mereka tetap mengikuti instruksi Bupati. Namun jangan dilupakan, pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan itu bukan karena keinginan perusahaan—melainkan karena kebijakan Pemda. Jika situasi ini dibiarkan, sangat mungkin perusahaan akan mempertimbangkan penghentian operasional permanen,” tegas Fahrul.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Asri Arman atas berbagai kritik yang dilayangkan masyarakat. Namun gelombang kekecewaan terus menguat, terutama dari kalangan pekerja, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.
“Bupati ini seolah kehilangan sense of crisis. Di saat rakyat kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan bingung menghadapi masa depan, beliau malah sibuk bepergian ke luar daerah. Dari awal konflik Kawa mencuat pun beliau tidak pernah turun ke lapangan. Kami pusing juga dengan gaya kepemimpinan yang hanya fokus pada pencitraan,” kunci Fahrul.
Desakan kini mengarah ke DPRD Kabupaten SBB agar segera memanggil Bupati untuk dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak. Masyarakat juga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk turun tangan langsung, demi menyelamatkan iklim investasi dan masa depan ekonomi Bumi Saka Mese Nusa sebelum semuanya benar-benar terlambat. ***
