Dugaan Mafia Tanah di Ambon Disorot PP Pemuda Muhammadiyah, Anshari: Kita Bantu LBH

- Redaksi

Sabtu, 27 September 2025 - 19:09 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Ambon, GardaMaluku.com- Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap mendukung penuh Gerakan Koalisi Ambon Transparan (KAT) dalam mengawal kasus dugaan mafia tanah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Ambon. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari, dalam pernyataannya di Ambon, Sabtu (27/09).

Anshari menegaskan, advokasi yang dilakukan oleh KAT merupakan gerakan moral yang wajib mendapat dukungan semua pihak, terutama karena persoalan mafia tanah bukan hanya menyangkut status hukum aset negara, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kecil di Kota Ambon.

“Banyak masyarakat akar rumput, khususnya pelaku ekonomi kreatif, yang menggantungkan hidup pada pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah. Karena itu, pemerintah harus hadir mempertegas status hukum aset negara agar tidak ada lagi tindakan arogansi dan intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Anshari.

Menurutnya, praktik mafia tanah dapat memicu konflik sosial yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Oleh karena itu, semua pihak harus mendorong keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Dalam kesempatan tersebut, Anshari menegaskan kesiapan LBH Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan.

Baca Juga :  Jaga Kinerja Pemerintahan Tetap Optimal, Pemprov Maluku Proses Pengisian 79 Jabatan

“Pemuda Muhammadiyah siap berada di garda terdepan, memastikan hak-hak rakyat terlindungi dan aset pemerintah diselamatkan,” tegasnya.

Selain itu, Anshari juga mendesak DPRD Maluku untuk serius mengawal aspirasi masyarakat dan gerakan KAT, serta mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon agar lebih transparan dan akuntabel.

“Transparansi BPN adalah kunci. Jangan ada ruang bagi mafia tanah untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Ambon harus tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” pungkas Anshari.***

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fraksi PDI Ambon Pertanyakan Anggaran Penanganan Karhutla Dishut Maluku, Upulatu : Kehadiran Pemprov Tidak Ada
Terkait Pembelian Solar Bersyarat, DPRD Tidak Segan Cabut Ijin Oprasional SPBU Yang Bandel
Wagub Maluku Buka Bakti TNI AD untuk Rakyat di MBD,
Monev Triwulan III BNPT, FKPT Maluku Tekankan Ketahanan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme
Langkah Strategis Konsolidasi PD AMPG Maluku
Langkah Strategis Konsolidasi PD AMPG Maluku
Pulau Geser Krisis Air Bersih, Koramil Angkut Pasokan dengan Longboat
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Pati-Pamen, 19 Kapolda Berganti

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 01:09 WIT

Fraksi PDI Ambon Pertanyakan Anggaran Penanganan Karhutla Dishut Maluku, Upulatu : Kehadiran Pemprov Tidak Ada

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:02 WIT

Terkait Pembelian Solar Bersyarat, DPRD Tidak Segan Cabut Ijin Oprasional SPBU Yang Bandel

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:52 WIT

Wagub Maluku Buka Bakti TNI AD untuk Rakyat di MBD,

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:35 WIT

Monev Triwulan III BNPT, FKPT Maluku Tekankan Ketahanan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:05 WIT

Langkah Strategis Konsolidasi PD AMPG Maluku

Berita Terbaru

Opini

Maluku Jangan Hanya Menjadi Penonton di Negeri Sendiri

Kamis, 8 Okt 2026 - 10:08 WIT