GAMKI Kritik Rotasi Pejabat di SBB, Ini Bukan Ajang Bagi-Bagi Loyalitas

Piru, GardaMaluku.com– Praktik rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menuai sorotan. Kali ini, Gerakan Angkata Muda Kristen Indonesia (GAMKI) SBB secara tegas menilai bahwa proses penempatan sejumlah pejabat belum mencerminkan prinsip meritokrasi dan justru sarat kepentingan non-struktural.

Ketua GAMKI Kabupaten SBB, Yabes Souhaly, menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bentuk tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berbasis pada kualifikasi aparatur.

“Jabatan itu bukan ajang uji coba atau tempat bagi-bagi loyalitas politik. Pemerintah harus berdiri di atas prinsip meritokrasi. Siapa pun yang ditempatkan, harus memenuhi syarat kompetensi, rekam jejak, dan integritas,” ujar Yabes saat dimintai keterangan, Jumat (27/6/2025).

GAMKI menyayangkan masih banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) tanpa pertimbangan hierarki dan kompetensi yang memadai.

Salah satu yang disorot adalah penunjukan Plt Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, yang saat ini dijabat oleh ASN eselon III/b. Padahal, terdapat sejumlah ASN dengan jenjang eselon III/a dan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan seperti Diklat PIM III atau PKA, yang dianggap lebih layak secara struktural.

“Ini bukan persoalan siapa dekat dengan siapa, tapi soal bagaimana kita membangun birokrasi yang kredibel. Penempatan pejabat yang tidak sesuai jenjang dan kompetensi justru melemahkan organisasi, memicu stagnasi, dan menurunkan moral ASN,” lanjut Yabes.

Menurutnya, jika pola rotasi semacam ini terus dipertahankan, maka birokrasi daerah akan kehilangan daya saing dan kepercayaan publik.

Ia mendesak Bupati SBB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berani membenahi sistem rotasi jabatan secara objektif.

“Kalau ini dibiarkan, kita hanya sedang membangun birokrasi yang rapuh, tidak adaptif, dan jauh dari nilai profesionalisme. Harus ada keberanian politik untuk berubah,” pungkasnya.***