GardaMaluku.com : Ambon,– Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota Ambon segera melakukan pembaruan dan validasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan agar program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar, Zeth Pormes. S. Sos disela-sela Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka penyerahan KUA – PPAS, di ruang sidang utama Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu, (29/07/2026).
Interupsi tersebut terlkntarkan bukan tanpa alasan, pasalnya masih ditemukan warga miskin yang belum memiliki BPJS, sementara sebagian warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Interupsi tersebut, kemudian mendapat tanggapan serius dari Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dengan diinstruksikan langsung kepada OPD teknis untuk menindaklanjuti yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar.
Saat ditemui seusai Sidang Paripurna, Zeth Pormes mengatakan, sebagai fraksi pendukung Pemerintah Kota Ambon, Partai Golkar berkomitmen membantu penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah.
Salah satunya adalah poin kedelapan dari 17 program prioritas, yakni memastikan pelayanan kesehatan dan pendidikan berjalan dengan baik bagi seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan, bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah berasal dari dua sumber, yaitu APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan APBD melalui skema Penerima Bantuan Iuran Peserta Bukan Pekerja (PBPU).
Berdasarkan data yang disampaikan, penerima BPJS yang dibiayai APBN mencapai sekitar 91.317 jiwa, sementara yang dibiayai APBD sebanyak 15.937 jiwa. Jika digabungkan, jumlah penerima bantuan BPJS mencapai lebih dari 107 ribu jiwa.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Ambon berada di kisaran 4,34 persen atau sekitar 22 ribu jiwa. Kondisi tersebut, kata Pormes, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima bantuan BPJS dengan jumlah penduduk miskin yang sebenarnya.
“Masih ada masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS bantuan pemerintah. Di sisi lain, ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih menerima bantuan iuran BPJS. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain itu, Pormes juga mengungkapkan adanya persoalan lain, yakni sejumlah warga miskin yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS bantuan pemerintah, namun status kepesertaannya kini berubah menjadi nonaktif, terutama pada skema yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk segera memperbarui dan menyinkronkan data penerima bantuan BPJS agar lebih akurat.
Menurutnya, masyarakat miskin yang belum terdaftar harus segera dimasukkan sebagai peserta BPJS bantuan pemerintah, sedangkan peserta yang status kepesertaannya nonaktif perlu diaktifkan kembali karena mekanisme tersebut masih dimungkinkan oleh BPJS Kesehatan.
Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mampu diharapkan tidak lagi menjadi penerima bantuan pemerintah sehingga kuota tersebut dapat dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Pormes mengatakan, usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Ambon. Ke depan, DPRD bersama pemerintah daerah akan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan. Jangan sampai masih ada warga miskin yang ditolak mendapatkan pelayanan rumah sakit hanya karena tidak memiliki BPJS atau status kepesertaannya tidak aktif,” tegasnya.
Ia berharap melalui pembaruan data secara berkala dan digitalisasi sistem pendataan, seluruh masyarakat miskin, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem, dapat memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah secara tepat sasaran.
Fraksi Partai Golkar, lanjut Pormes, siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mengawal program tersebut demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (Oliv)
