Ambon – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan dengan peringatan HUT Provinsi Maluku pada 19 Agustus dinilai menjadi waktu yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyampaikan capaian konkret hasil komunikasi dan lobi dengan Pemerintah Pusat kepada masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik dan politik Maluku, Drs. H. Darul Kutni Tuhepaly, mengatakan berbagai kunjungan kerja, komunikasi intensif, dan pertemuan yang dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat selama ini semestinya bermuara pada program dan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku.
Menurut Tuhepaly, peringatan kemerdekaan sekaligus hari jadi Provinsi Maluku harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum pertanggungjawaban publik atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Maluku di tingkat nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Puncak peringatan kemerdekaan dan HUT Provinsi Maluku seharusnya menjadi momentum gubernur menyampaikan hadiah kepada seluruh rakyat Maluku. Hadiah itu adalah hasil dari berbagai lobi dan perjuangan ke pusat selama ini, bukan sekadar seremoni,” kata Tuhepaly di Ambon, Rabu (19/08).
Ia menilai masyarakat memiliki harapan besar terhadap berbagai agenda yang dilakukan pemerintah daerah di Jakarta.
Setiap pertemuan dengan kementerian, lembaga negara, maupun pemangku kepentingan nasional diharapkan menghasilkan dukungan nyata bagi pembangunan daerah kepulauan seperti Maluku.
Menurutnya, apabila dari berbagai proses komunikasi tersebut telah diperoleh dukungan program, kebijakan maupun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, ekonomi maritim, pelayanan dasar, hingga sektor strategis lainnya, maka capaian tersebut layak disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Rakyat ingin tahu apa yang berhasil dibawa pulang dari Jakarta. Program apa yang diperjuangkan, dukungan apa yang diperoleh, dan kapan masyarakat bisa melihat realisasinya. Itu yang sekarang ditunggu,” ujarnya.
Tuhepaly menegaskan bahwa intensitas komunikasi kepala daerah dengan Pemerintah Pusat merupakan hal penting, terutama bagi Maluku yang masih membutuhkan dukungan kebijakan nasional untuk mempercepat pembangunan.
Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan tetap berada pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Lobi itu penting. Wara-wiri ke pusat juga penting untuk membuka akses pembangunan. Tetapi semua itu harus punya ujung. Ujungnya harus berupa kebijakan, program, anggaran, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Ia menilai hingga saat ini Maluku masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari konektivitas wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Tuhepaly mendorong Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya menyampaikan daftar kunjungan maupun pertemuan dengan pemerintah pusat, tetapi juga membuka secara transparan capaian konkret yang telah diperoleh dari seluruh proses tersebut.
“Kalau selama ini gubernur sudah bekerja dan melakukan lobi ke pusat, maka rakyat berhak mengetahui hasilnya. Jangan hanya tahu gubernur pergi ke Jakarta, bertemu menteri atau menghadiri berbagai agenda. Masyarakat harus tahu apa yang diperjuangkan dan apa yang berhasil dibawa untuk Maluku,” tegasnya.
Menurut mantan anggota DPRD Maluku iru, peringatan HUT RI ke-81 dan HUT Provinsi menjadi momentum refleksi sekaligus evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.
Pada momen tersebut, pemerintah dapat menunjukkan sejauh mana upaya yang dilakukan telah menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Hadiah kemerdekaan dan hadiah ulang tahun Maluku yang paling berarti bukan seremoni, tetapi ketika rakyat melihat pembangunan bergerak, konektivitas semakin baik, ekonomi masyarakat tumbuh, dan kesejahteraan meningkat. Kalau ada hasil dari lobi selama ini, inilah momentum yang tepat untuk menyampaikannya kepada rakyat Maluku,” pungkasnya.***
