Menakar Objektivitas Konflik Lisabata-Patauhe: Menepis Misinformasi, Gandong dan Kela Peta Jalan Solusi Damai

- Redaksi

Senin, 14 September 2026 - 10:33 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  • Oleh : A. Ibra Lussy|Direktur Madani Reserach

GardaMaluku.com– Media dan masyarakat harus bersikap objektif dalam melihat dinamika sosial pasca-konflik komunal yang terjadi antara warga Lisabata dan Patahu. Belakangan ini, berkembang opini negatif di ruang publik yang menyudutkan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman terkait keberadaan yang sedang berada di luar daerah saat peristiwa pecah. Serangan opini tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak berdasar dan berpotensi mengaburkan substansi penanganan krisis yang sebenarnya tengah berjalan secara terstruktur di lapangan.

Realitasnya, ketidakhadiran fisik Bupati di Bumi Saka Mese Nusa bukanlah bentuk pengabaian tanggung jawab, melainkan pemenuhan kewajiban terhadap agenda negara yang sangat penting dan strategis.

Sejak awal September 2026, Bupati SBB sedang berada di Jakarta bersama beberapa Kepala Daerah lainnya di Indonesia guna mengikuti Program Kepemimpinan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan BPSDM Kemendagri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program KPPD Angkatan IV ini merupakan kursus pemantapan kepemimpinan eksklusif yang dirancang untuk membekali para kepala daerah dalam menghadapi disrupsi global, penguatan wawasan kebangsaan, serta manajemen krisis dan ketahanan daerah.

Kurikulumnya mencakup pembekalan Geopolitik Global dari Gubernur Lemhannas RI hingga materi tata kelola pemerintahan adaptif berskala internasional hasil kolaborasi dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura.

Di akhir program, setiap peserta diwajibkan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) konkret untuk menjawab tantangan riil di daerah masing-masing. Mengingat krusialnya ilmu manajemen konflik dan ketahanan wilayah yang didapat, keikutsertaan Bupati SBB dalam agenda Lemhannas ini justru menjadi modal vital untuk membangun stabilitas jangka panjang di SBB.

Kendali Jarak Jauh: Bukti Pemerintahan Tetap Hadir

Ujian mendasar dari sebuah sistem tata kelola modern adalah bagaimana birokrasi tetap berfungsi optimal saat pemimpinnya sedang bertugas di luar daerah. Dalam kasus ini, Bupati SBB membuktikan bahwa jarak geografis tidak mengurangi atensi dan tanggung jawabnya.

Baca Juga :  Usulan Restorative Justice Dua Perkara Pidana Kejati Maluku Dikabulkan

Bupati terpantau sangat intens melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda SBB guna memastikan langkah tanggap darurat berjalan cepat tanpa penundaan. Beberapa langkah konkret yang langsung digerakkan secara responsif meliputi:

Pemulihan Keamanan Terpadu: Menginstruksikan koordinasi ketat dengan unsur TNI dan POLRI guna melakukan penebalan pasukan di titik-titik rawan pasca-konflik untuk memutus potensi bentrokan susulan.

Aksi Kemanusiaan Cepat Tanggap: Menggerakkan dinas terkait untuk menyalurkan bantuan logistik darurat, berupa sembako dan kebutuhan dasar bagi warga kedua desa yang terdampak langsung.

Ikhtiar Preventif Jangka Pendek: Menginstruksikan jajaran kedinasan dan camat untuk terus melakukan pendekatan persuasif di akar rumput demi meredam gejolak emosi massa.

Akar Masalah: Peristiwa Sosial yang Mendalam

Untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, kita tidak boleh terjebak pada gejala di permukaan, apalagi menjadikannya komoditas politik murahan.

Konflik komunal antara Lisabata dan Patauhe harus dipandang secara jernih sebagai peristiwa sosial yang memiliki akar sejarah dan struktural yang mendalam.

Konflik semacam ini umumnya berakar dari sengketa batas wilayah adat, klaim hak kepemilikan lahan, hingga akumulasi sentimen historis yang belum terselesaikan secara tuntas di masa lalu.

Ketika sumbu-sumbu sensitif ini bergesekan dengan dinamika sosial modern—seperti provokasi tidak bertanggung jawab di media sosial atau kesalahpahaman antar pemuda maka benturan fisik menjadi tidak terhindarkan.

Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kerangka pemikiran sosiologis yang matang.

Peta Jalan Solusi Damai yang Berkelanjutan

Menghadirkan perdamaian yang hakiki di antara kedua desa membutuhkan komitmen kolektif melalui solusi strategis berikut:

Baca Juga :  Hari Kedua Satgas TMMD Ke-126 Kodim 1504/Ambon Bagun Lima RTHL

Revitalisasi Pranata Adat
(Pela Gandong dan Kela Semangat Persaudaran Orang Saudara di Sapalewa Batai) Mengembalikan marwah nilai-nilai adat lokal sebagai perekat sosial.

Pendekatan kultural ini terbukti ampuh dalam mencairkan ketegangan psikologis antarkelompok masyarakat di Maluku.

Mediasi Formal dan Kepastian Hukum: Pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga adat harus duduk bersama melakukan pemetaan ulang batas wilayah secara transparan, adil, dan berkekuatan hukum agar tidak ada lagi klaim sepihak di masa depan.

Pemberdayaan Ekonomi dan Ruang Bersama: Membangun pusat aktivitas ekonomi atau ruang publik bersama (seperti pasar atau sarana olahraga) yang melibatkan generasi muda dari kedua desa, guna mengikis sekat kecurigaan dan membangun kembali rasa saling percaya (trust building).

Peran Media: Antara Informasi dan Provokasi

Di sisi lain, konflik Lisabata-Patahu menjadi ujian profesionalisme bagi media massa. Pers memegang peran ganda: bisa menjadi penyejuk yang meredam amarah, atau justru menjadi bahan bakar yang memperkeruh suasana melalui framing yang tendensius.

Menyerang kebijakan personal Bupati tanpa melihat fakta bahwa sistem tanggap darurat di bawah kendalinya sedang bekerja maksimal adalah bentuk jurnalisme yang tidak berimbang.

Dalam situasi krisis, media seharusnya fokus pada edukasi perdamaian, validasi data di lapangan, dan menutup ruang bagi hoaks yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungansepihak.

Menyelesaikan ketegangan antara Lisabata dan Patahu membutuhkan kejernihan berpikir dari seluruh elemen masyarakat.

Menyalahkan kepala daerah yang sedang menjalankan tugas negara di Lemhannas RI—padahal seluruh instrumen pemerintahannya di bawah koordinasi beliau sedang bekerja keras di lapangan—adalah tindakan yang tidak adil.

Ketika pemerintah daerah fokus pada pemulihan, media fokus pada informasi yang menyejukkan, dan masyarakat fokus pada rajutan persaudaraan, maka kedamaian yang hakiki di Seram Bagian Barat akan segera pulih kembali.***

Berita Terkait

KNPI SBB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Konflik Sosial di Taniwel
Pengungsi Patahuwe Dapat Bantuan Pemda SBB dan Provinsi, TNI/Polri Lakukan Pengawalan
Pangdam–Kapolda Terobos Malam ke Taniwel, Danrem Rafles Dampingi Misi Damai di Tengah Konflik
Gubernur Maluku Bantah Tegas Isu Lonjakan Harta Rp15 Miliar
Pertikaian Patahuwe-Lisabata Pecah Setelah Insiden Kebakaran Kebun, Polisi Siagakan Personel
Ujung Tombak Pembangunan, Walikota Minta Lurah Perhatikan Daerah Masing-Masing
224 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik, Wali Kota Ambon Tekankan Kinerja Sesuai Tupoksi
Memperingati HUT Ke 37, SD Negeri 75 Passo Perkuat Kolaborasi

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 10:33 WIT

Menakar Objektivitas Konflik Lisabata-Patauhe: Menepis Misinformasi, Gandong dan Kela Peta Jalan Solusi Damai

Minggu, 13 September 2026 - 18:00 WIT

KNPI SBB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Konflik Sosial di Taniwel

Sabtu, 12 September 2026 - 21:28 WIT

Pengungsi Patahuwe Dapat Bantuan Pemda SBB dan Provinsi, TNI/Polri Lakukan Pengawalan

Sabtu, 12 September 2026 - 20:51 WIT

Pangdam–Kapolda Terobos Malam ke Taniwel, Danrem Rafles Dampingi Misi Damai di Tengah Konflik

Sabtu, 12 September 2026 - 16:44 WIT

Gubernur Maluku Bantah Tegas Isu Lonjakan Harta Rp15 Miliar

Berita Terbaru

Regional

Gubernur Maluku Bantah Tegas Isu Lonjakan Harta Rp15 Miliar

Sabtu, 12 Sep 2026 - 16:44 WIT