Rampung Uji Publik, Pansus III DPRD Ambon Perkuat Ranperda Ketahanan Pangan. HPF : Dukungan Anggaran Perlu Ada

Ambon, GardaMaluku.com : Dorongan Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Pangan melalui uji publik diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi petani dan peternak. Jumat (02/10/2026).

Ketua Pansus III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, kegiatan ini merupakan suatu pentahapan dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

“Hari ini Pansus III yang di tugaskan untuk membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ketahanan pangan melalui dengan uji publik,” jelasnya usai Uji publik, Jumat (02/10/2026) di kantor.

Far Far menegaskan, uji publik ini bukan fase terakhir dalam pembuatan Ranperda, melainkan untuk mendapatkan beberapa masukan, saran dan pembobotan.

Setelah ini, lanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan membahas bersama Dinas teknis, terkait bekerja Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhukham) dalam fase harmonisasi.

Tujuan dari uji publik ini untuk menerima pandangan stakeholder terkait yang bersinambungan langsung dengan Ramperda ketahanan pangan.

“Tapi yang pasti bahwa kami berharap melalui Ranperda terakhir ini bisa ditetapkan menjadi Perda, maka ada implikasi anggaran untuk petani terkhususnya untuk petani lokal yang ada di Kota Ambon,” pungkasnya.

Menurutnya, melalui instansi Pemerintah dan Petani harus diperkuat, dalam hal ini berkaitan dengan cadangan pangan Kota Ambon, baik Desa/Kelurahan hingga Kecamatan.

Ditambahkan Far Far, secara kebijakan nasional perlu adanya dukungan anggaran setelah regulasi sudah ditetapkan.

“Sesuai dengan arah kebijakan nasional, kami berharap lewat Ranperda ini nantinya,  Pemda menerima pembiayaan yang berkaitan dengan ketahanan nasional,” ungkapnya.

Seluruh hal baik demi kemajuan Kota serta mensejahterakan masyarakat akan terus dilakukan oleh Pemda untuk melihat seluruh pelaku usaha pertanian.

“Bahkan bukan hanya pertanian, tetapi juga peternakan. Nantinya rujukan dari Perda hari ini akan di atur lebih teknis lagi mengenai klasifikasi pangan lokal dan diatur mengenai batas atas dan batas bawah, serta nilai jual pangan lokal tersebut,” tutupnya.

Pihaknya berharap, dengan demikian, melalui kegiatan ini  bukan hanya menjadi payung hukum, tetapi harus memberikan manfaat bagi pelaku pertanian dan peternakan serta memperkuat ketahanan pangan Ambon.****