GAP Maluku Demo Tangkap Ali Hatala Terkait Pemalsuan Dokumen dan Dana KUR 3,7M Pemerintah Bt.Merah

‎Ambon,GardaMaluku.com : Gerakan Aliansi Pemuda (GAP) Maluku, melangsungkan aksi demonstrasi terkait dugaan Pemalsuan dokumen dan Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Batu Merah.

Aksi demo berlangsung di Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Balai Kota Ambon, Kamis (15/10/2026).

Aliansi tersebut membawa sejumlah poin tuntutan yang semuanya dicantumkan untuk Pemerintah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

‎Yang pertama, mendesak Polda Maluku segera menetapkan Raja Batu Merah, Ali Halata sebagai tersangka, atas dugaan pemalsuan dokumen negeri.

Kedua, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera menetapkan tersangka atas pihak-pihak yang melakukan Pengajuan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan Dokumen Usaha Palsu pada tahun anggaran 2022-2024 di Pemerintahan Negeri Batu Merah, hingga merugikan negara sebesar Rp3,7Miliar.

Ketiga, meminta Walikota Ambon Bodewin Wattimena segera membekukan SK Pengangkatan Ali Hatala, sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah dan merumahkan Ali Hatala atas persoalan yang tengah berjalan.

‎Keempat meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polda, Kejati dan BPK Maluku untuk membentuk tim investigasi dan melakukan audit penyelidikan secara menyeluruh, pada pengelolaan ADD dan DD pada Pemerintahan Negeri Batu Merah.

Ternate mengatakan selama ini ratusan pedagang Batu Merah diduga dijadikan lahan Pemerintah Negeri Batu Merah untuk meraup keuntungan.

Ia meminta agar Polda Maluku segera menangkap oknum bersangkutan yang selama ini memanfaatkan keadaan pedagang untuk kepentingan pribadi.

‎”Polda Maluku harus segera menetapkan Ali Hatala sebagi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen pada pencalonan raja lalu,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada Kejati Maluku segera menetapkan sejumlah tersangka atas persoalan KUR yang merugikan negara senilai Rp3,7Miliar.

Pihaknya juga meminta kepada Walikota Ambon untuk membekukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ali Hatala sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah.

‎”tuntutan terakhir agar APH segera bertanggung jawab persoalan pembangunan lapak pedagang Batu Merah,” pungkasnya.***