Ambon, Gardamaluku.com– PEMERINTAH membuka alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Selain CPNS, pemerintah juga membuka kesempatan pengabdian anak bangsa kepada negara dan daerah melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kuota formasi untuk CPNS dan PPPK di provinsi Maluku, sebanyak 22.564 formasi. Itu terdiri dari pemerintah 9 kabupaten dan 2 kota ditambah pemerintah provinsi Maluku itu sendiri.
Kabupaten dengan jumlah kuota tersedikit adalah kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang mana, Untuk CPNS, Pemerintah yang dipimpin PJ Bupati, Dr. Achmad Jais Ely hanya mendapat jatah 10 formasi atau 10 orang. Sementara untuk PPK pemerintah SBB hanya mendapat kuota 90 formasi.
Total alokasi formasi CPNS dan PPPK tahun 2024 untuk kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu hanya 100 formasi.
Perihal ini mendapat tanggapan keras sejumlah kalangan di kabupaten SBB. Sebagaimana datang dari Mario Kakisina, Mahasiswa ahkir studi pascasarjana magister ilmu Universitas Pattimura.
Kakisina meminta, Pj Bupati SBB secepatnya dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pj Bupati dinilai tidak mampu meloby Kuota untuk kabupaten SBB. Hal ini karena kebutuhan tenaga, terutama kesehatan masih sangat banyak, namum tidak dapat diperjuangkan.
“Ini sebagai wujud ketidak pedulian terhadap masyarakat SBB. Tinggal lihat siapa yang memimpin kabupaten SBB saat ini. Orang-orang siapa. Selesai itu barang. Jangan muluk-muluk menganalisa. Mereka tidak punya kepedulian terhadap masyarakat SBB,” endus Kakisina.
Kakisina menjelaskan, Pj Bupati mestinya sudah tahu ini jauh-jauh hari, sehingga ada langkah antispasi yang kongkrit sebelum ditetapkan atau diumumkan.
“Ini rupaya PJ Bupati lebih sibuk di wilayah lain. Bukan urus hajat hidup orang SBB. Pj Bupati lemah tidak mampu melobi,” terang Kakisina menilai.
Kakisina menegaskan, sedini mungkin, jika PJ Bupati tidak menunjukan komitmen kuat membersamai masyarakat SBB, lebih baik kembali saja ke Pemerintah Provinsi Maluku, bertugas sebagai Kepala Dinas sebagaimana biasa.
“Ini perihal Mengurus masa depan ratusan hingga ribuan anak bangsa. Mengurus kabupaten para leluhur tanah seram. Bukan mengurus kepentingan-kepentingan,” tegas Kakisa.
Kakisina menjelaskan, kesejahteraan daerah mestinya jadi wacana besar. Hal ini dapat dieksekusi melalui pemenuhan kuota terpusat seperti CPNS.
Tenaga kesehatan di SBB itu minim. Negeri-negeri di kawasan pegunungan kesulitan mendapat pelayanan. Baik kesehatan, penyuluhan, bahkan tenaga guru juga sama.
“SBB butuh banyak, tapi yang tersedia hanya 10. Pj Bupati harus dievalusi. Mendagri Tito Karnavian, salah pilih penjabat Bupati. Adalah lebih baik, diganti saja,” pungka dia.
Sementara, Fahrul Kaisuku, Pemuda Kabupaten SBB asal Huamual menyayangkan kuota yang terlalu sedikit tersebut.
Alokasi Formasi di SBB kata Kaisuku, bukan tidak sebanding lagi dengan ribuan sarjana muda di SBB, melainkan tidak dapat dibanding-banding.
“Artinya, ketimpangan ini sudah telalu ngeri,” tegas Kaisuku
Kaisuku menjelaskan, ketimpangan kesejahteraan masyarakat di SBB dapat dilihat jelas, pelayanan kesehatan yang tidak memadai di sejumah kecamatan, dan infrastruktur yang tidak menunjang di sejumlah kawasan vital, berujung kelumpuhan pertumbuhan ekonomi.
Perihal kuota CPNS, Kaisuku mengaku, itu bagian dari ketidak mampuan penjabat BUpati Dr. Achmad Jais Ely.
“Artinya beliau lemah dalam meloby. Sependapat, Mendagri salah tunjuk orang memimpin Saka Mese Nusa,” singkat aktivis Rumah Inspirasi dan Literasi provinsi Maluku tersebut.
Sebagaimana diketahui, akumulasi total CPNS 2024 Untuk pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah Sembilan Kabupaten Dua kota, sebanyak 5.793 formasi.
Sementara akumulasi total PPPK kabupaten kota dan pemerintah provinsi sebanyak 16.771 formasi. Sehingga total keseluruhan CPNS dan PPK sebanyak 22.564.***
