Ambon, GardaMaluku.com– Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah kepulauan Maluku menghadapi sejumlah kendala yang dinilai menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap beras dengan harga terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, dalam kegiatan yang digelar di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (13/8/2025).
Menurut Darnawati, salah satu persoalan utama adalah kebijakan penjualan beras SPHP yang hanya tersedia dalam kemasan 5 kilogram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan daya beli sebagian warga yang hanya mampu membeli beras dalam jumlah kecil, yakni 1–2 kilogram.
“Dengan harga Rp 13.500 per kilogram untuk wilayah Papua–Maluku, masyarakat harus menyiapkan Rp 67.500 untuk membeli satu kemasan. Ini tentu memberatkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah.”
“Akibatnya, warga terpaksa membeli beras dengan harga lebih mahal meskipun kualitasnya sama,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP yang dinilai belum memperhitungkan biaya distribusi di wilayah kepulauan.
Tingginya ongkos transportasi multimoda—mulai dari angkutan laut, darat, hingga upah buruh—dapat berdampak signifikan pada harga akhir di pasaran.
“Kami mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan HET beras SPHP sesuai kondisi dan biaya distribusi masing-masing wilayah,” tegas Darnawati.
Ia menambahkan, persoalan ini telah disampaikan kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Gubernur Maluku. Rencananya, akan digelar pertemuan antara Bulog dan Gubernur untuk membahas solusi.
Darnawati berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan subsidi transportasi bagi daerah dengan keterbatasan anggaran.
“Kami selaku pemerintah daerah berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau. Program SPHP seharusnya menjadi solusi, namun saat ini manfaatnya belum optimal di wilayah kepulauan,” pungkasnya. ***
