Ketua Komisi I Dorong Upah Layak bagi Pekerja “Buruh Sampah”

- Redaksi

Rabu, 10 September 2025 - 16:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

i

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

GardaMaluku, – Ambon : Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja pengangkut sampah, yang akrab disebut “buruh sampah”.

Ia menyuarakan perlunya pemberian upah minimum yang layak sesuai standar UMP Kota Ambon, yakni sebesar Rp. 3.185.733

“Teman-teman buruh sampah itu kerja dari pagi, bukan hanya butuh insentif, tapi juga hak untuk mendapatkan upah minimum. Ini jadi bagian dari fungsi saya sebagai DPR untuk menyuarakan hak mereka,” kata Aris dalam wawancara pada Rabu (10/9/2025).

Menurut Aris, pekerja kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota, dan sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka.

Ia mengaku akan mengangkat persoalan ini dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang direncanakan digelar dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Setelah rapat Pansus, insya Allah kita akan cari solusi. Pasti dari pihak distrater (dinas terkait) akan ada alasan-alasan, tapi kami di DPR tetap mendorong agar hak-hak mereka terpenuhi,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Aris juga menyoroti persoalan sengketa tanah di kawasan Batu Gajah, Ambon. Menurutnya, terdapat lahan yang telah dihibahkan namun hingga kini belum mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah.

Baca Juga :  Diduga Oknum Guru SMK N 6 Ambon Pelecehan Seksual Kepada Siswi

“Kita akan RDP (Rapat Dengar Pendapat) juga minggu depan untuk menyelesaikan masalah tanah di Batu Gajah atas, yang katanya sudah dihibahkan, tapi belum ada kejelasan soal sertifikatnya,” tambahnya.

Aris menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu-isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memastikan agar pemerintah kota bertindak sesuai dengan aturan dan keadilan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja,” tutupnya. (Oliv)

 

Berita Terkait

Pleno Golkar 2026 Fokus Matangkan Pembangunan di Maluku
RBS Ketua SOKSI Maluku Pimpin Aksi Berbagi Ramadan, Salurkan 1 Ton Beras untuk Santri Pesantren Hidayatullah Liang
Komitmen Bantu Pemerintah, HIPMI Maluku Sentuh Warga Rentan hingga Petugas Kebersihan
Soal Laporan Pencemaran Nama Baik di WhatsApp, Kuasa Hukum Tegaskan Hendrik Lewerissa Hormati Proses Hukum
Wawali Ambon Apresiasi Ukhuwah Fest 2026
Polda Maluku Dalami Dugaan Pemalsuan Surat Lahan di Soya, Marthen Huwaa Dipanggil Pekan Ini
MIP Terancam Bergeser ke Ambon, Pemuda dan Pemkab SBB Tetap Bersikap
Dialog Pemuda SBB Soroti Gagalnya MIP di Waisarisa

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 22:37 WIT

Pleno Golkar 2026 Fokus Matangkan Pembangunan di Maluku

Sabtu, 14 Maret 2026 - 19:21 WIT

RBS Ketua SOKSI Maluku Pimpin Aksi Berbagi Ramadan, Salurkan 1 Ton Beras untuk Santri Pesantren Hidayatullah Liang

Sabtu, 14 Maret 2026 - 00:21 WIT

Komitmen Bantu Pemerintah, HIPMI Maluku Sentuh Warga Rentan hingga Petugas Kebersihan

Kamis, 12 Maret 2026 - 22:29 WIT

Soal Laporan Pencemaran Nama Baik di WhatsApp, Kuasa Hukum Tegaskan Hendrik Lewerissa Hormati Proses Hukum

Senin, 9 Maret 2026 - 16:51 WIT

Wawali Ambon Apresiasi Ukhuwah Fest 2026

Berita Terbaru

AMBON

Pleno Golkar 2026 Fokus Matangkan Pembangunan di Maluku

Minggu, 15 Mar 2026 - 22:37 WIT