Ketua Komisi I Dorong Upah Layak bagi Pekerja “Buruh Sampah”

- Redaksi

Rabu, 10 September 2025 - 16:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

i

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

GardaMaluku, – Ambon : Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja pengangkut sampah, yang akrab disebut “buruh sampah”.

Ia menyuarakan perlunya pemberian upah minimum yang layak sesuai standar UMP Kota Ambon, yakni sebesar Rp. 3.185.733

“Teman-teman buruh sampah itu kerja dari pagi, bukan hanya butuh insentif, tapi juga hak untuk mendapatkan upah minimum. Ini jadi bagian dari fungsi saya sebagai DPR untuk menyuarakan hak mereka,” kata Aris dalam wawancara pada Rabu (10/9/2025).

Menurut Aris, pekerja kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota, dan sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka.

Ia mengaku akan mengangkat persoalan ini dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang direncanakan digelar dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Setelah rapat Pansus, insya Allah kita akan cari solusi. Pasti dari pihak distrater (dinas terkait) akan ada alasan-alasan, tapi kami di DPR tetap mendorong agar hak-hak mereka terpenuhi,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Aris juga menyoroti persoalan sengketa tanah di kawasan Batu Gajah, Ambon. Menurutnya, terdapat lahan yang telah dihibahkan namun hingga kini belum mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah.

Baca Juga :  Sosialisasi Program Gizi Gratis di Ambon, Pemerintah Dorong Generasi Sehat dan Unggul

“Kita akan RDP (Rapat Dengar Pendapat) juga minggu depan untuk menyelesaikan masalah tanah di Batu Gajah atas, yang katanya sudah dihibahkan, tapi belum ada kejelasan soal sertifikatnya,” tambahnya.

Aris menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu-isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memastikan agar pemerintah kota bertindak sesuai dengan aturan dan keadilan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja,” tutupnya. (Oliv)

 

Berita Terkait

BPS Catat Ekspor Maluku Naik 23,06 Persen, Kebijakan Gubernur Hendrik Berdampak
Ambon Car Free Night 2026 Resmi Dimulai, UMKM dan Seni Kreatif Jadi Magnet Wisata
Semarak Jelang HUT Proklamasi di Lapas Kelas II.A Ambon 
Pemkot Ambon Dorong Kolaborasi Lindungi Hak Anak Lewat Kegiatan Edukatif Komunitas
Lisa Wattimena Ajak Anak PAUD Cintai Budaya Sejak Dini Lewat Parade Kebaya Ambon
Sambut HUT ke-475, Pemkot Ambon Tanam 5.000 Gadihu dan Wajibkan ASN Aktifkan IKD
Kota Ambon Raih Peringkat I Manise Treasury Award, Terbaik dalam Penyaluran Dana Desa Semester I 2026
Sapulette Resmi Jabat Sekot Ambon

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 20:07 WIT

BPS Catat Ekspor Maluku Naik 23,06 Persen, Kebijakan Gubernur Hendrik Berdampak

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:16 WIT

Ambon Car Free Night 2026 Resmi Dimulai, UMKM dan Seni Kreatif Jadi Magnet Wisata

Senin, 27 Juli 2026 - 17:03 WIT

Semarak Jelang HUT Proklamasi di Lapas Kelas II.A Ambon 

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:06 WIT

Pemkot Ambon Dorong Kolaborasi Lindungi Hak Anak Lewat Kegiatan Edukatif Komunitas

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:55 WIT

Lisa Wattimena Ajak Anak PAUD Cintai Budaya Sejak Dini Lewat Parade Kebaya Ambon

Berita Terbaru