Komisi III DPRD Maluku Temukan Kekurangan Kesiapan Pelabuhan Jelang Nataru

- Redaksi

Selasa, 16 Desember 2025 - 22:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GardaMaluku.com : AMBON,- Komisi III DPRD Maluku menemukan sejumlah kekurangan dalam kesiapan pelabuhan menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, khususnya di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo mengatakan pihaknya melakukan peninjauan langsung ke ASDP, PELNI, Dinas Perhubungan, serta Pelindo untuk memastikan kesiapan layanan transportasi laut selama periode Nataru.

“Dari hasil pemantauan di lapangan, kami menemukan adanya penumpukan penumpang, sementara fasilitas pendukung seperti toilet dan kamar mandi belum tersedia secara memadai,” kata Alhidayat di Ambon, Selasa (16/12/25).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya pekerjaan perbaikan di area Pelindo yang menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan di dalam kawasan pelabuhan.

Baca Juga :  Pemkab SBB Dorong Konektivitas dan Ekonomi Daerah

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi III DPRD Maluku telah berkoordinasi dengan General Manager Pelindo. Pihaknya juga akan mengundang secara resmi seluruh instansi terkait untuk memastikan berbagai kekurangan dapat segera dibenahi. Seluruh laporan akan dihimpun melalui Dinas Perhubungan.

Menurut Alhidayat, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 Desember, sementara peninjauan lapangan dilakukan pada 16 Desember. Dari hasil pemantauan tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang dinilai belum siap menghadapi lonjakan penumpang.

Selain persoalan fasilitas, Komisi III DPRD Maluku juga menerima keluhan masyarakat terkait pengelolaan tiket. Ditemukan adanya pihak yang bukan petugas resmi ikut mengatur penumpang dan proses keberangkatan kapal.

Potensi penumpukan penumpang juga diperkirakan terjadi di sejumlah pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Slamet Riyadi, Galala, dan Hunimua. Namun, ASDP telah menyatakan kesiapan dengan mengerahkan hingga lima armada kapal ke Pelabuhan Hunimua untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Baca Juga :  KSBSI Gandeng SOKSI Rayakan May Day

“Penumpukan penumpang kemungkinan tetap terjadi, namun diharapkan tidak berlangsung lama atau sampai berhari-hari,” kata Alhidayat.

Ia menambahkan, langkah antisipasi menghadapi arus mudik Nataru sebenarnya telah disampaikan sejak 1 Desember lalu dan kembali diingatkan agar seluruh pihak benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Alhidayat berharap, meskipun penumpukan penumpang mungkin akan tetap terjadi, hal tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tidak berlangsung hingga berhari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa langkah antisipasi arus mudik Nataru telah disampaikan sejak awal Desember, dan seluruh pihak harus benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik.(Tsy)

Berita Terkait

Wali Kota Soroti Akurasi Data Kemiskinan dan Digitalisasi Bansos Dinsos
Rahakbauw Ancam Pimpinan Kecamatan Golkar Kota Ambon, Alihkan Dukungan Kepada Toisuta
Dorong Kebijakan Afirmatif, Lekransy Usulkan Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan
Urbanisasi Tinggi, Ambon Perlu Kebijakan Publik Berbasis Data dan Pengembangan Smart CityRail
Kepala Desa Luhu Tidak Bisa Diberhentikan Karena Tekanan Kepentingan Kelompok, Alvin: Harus Sesuai Aturan Hukum
Bupati Maluku Tenggara Hadiri Musda KNPI, Tegaskan Dukungan terhadap Persatuan dan Peran Pemuda
Mengenal Lebih Dekat 3 Kandidat Calon Sekot Ambon 
PKM IAKN Ambon di Tulehu Perkuat Tata Kelola Desa Digital dan Kesadaran Lingkungan

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 16:57 WIT

Wali Kota Soroti Akurasi Data Kemiskinan dan Digitalisasi Bansos Dinsos

Senin, 22 Juni 2026 - 14:19 WIT

Rahakbauw Ancam Pimpinan Kecamatan Golkar Kota Ambon, Alihkan Dukungan Kepada Toisuta

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:59 WIT

Dorong Kebijakan Afirmatif, Lekransy Usulkan Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:10 WIT

Urbanisasi Tinggi, Ambon Perlu Kebijakan Publik Berbasis Data dan Pengembangan Smart CityRail

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:41 WIT

Kepala Desa Luhu Tidak Bisa Diberhentikan Karena Tekanan Kepentingan Kelompok, Alvin: Harus Sesuai Aturan Hukum

Berita Terbaru