Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

- Redaksi

Jumat, 13 Juni 2025 - 00:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

i

Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

AMBON,– Masa 100 hari kerja La Hamidi dan Gerson Selsily, yang dilantik pada Februari 2025 lalu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel) hingga saat ini tidak memberikan tanda-tanda yang signifikan untuk kemajuan di daerah itu.

Hal ini, mendapat sorotan tajam dari Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Lumoy (IMAPPEL). Organisasi itu menilai bahwa hingga kini belum terlihat capaian signifikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua IMAPPEL, Hasan Souwakil, dalamz keterangan yang diterima oleh media ini, menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah selama tiga bulan pertama hanya dipenuhi retorika tanpa aksi nyata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mengapresiasi visi dan misi yang disampaikan Bupati saat kampanye, tetapi realisasinya belum kami lihat. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji,” Ujarnya. Kamis, (12/6/25)

Sorotan utama IMAPPEL tertuju pada beberapa sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Menurut Hasan, data yang dikumpulkan IMAPPEL, banyak proyek pembangunan jalan dan jembatan yang belum berjalan sesuai rencana.

Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Fena Fafan dan Ambalau, masih minim perhatian.

Baca Juga :  Ratusan Surat Suara Tak Didistribusikan ke KPPS di Huamual, KPU SBB Diminta Bertanggungjawab

“Di Fena fafan, misalnya, akses ke fasilitas kesehatan masih sangat sulit. Padahal ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” tambah ketua IMAPPEL.

Selain itu, IMAPPEL juga mempertanyakan transparansi anggaran pemerintah daerah. Mereka mendesak agar Bupati membuka rincian penggunaan anggaran selama 100 hari pertama, terutama pada program-program yang telah dijanjikan sebelumnya.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikerjakan. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya, rincian program yang belum realisasikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bursel, diantaranya:

Program Pendidikan & Kesehatan gratis. Program Ketahanan Energi, peningkatan kuota BBM khusus minyak tanah dan subsidi listrik gratis untuk masyarakat miskin. Program Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta sarana transportasi laut di 6 Kecamatan.

Program Internet satelit gratis 1 Desa 1 starlink. Program Pangan Rakyat, beras gratis bagi masyarakat miskin. Program wira usaha dan UMKM, 1000 pengusaha baru khususnya anak-anak muda melalui pengembangan UMKM.

Baca Juga :  Diarak Ribuan Pendukung, Pasangan Aman Resmi Mendaftar di KPU Kota Ambon

Program Ketahanan Pangan Daerah cetak lahan pertanian baru dan pembangunan gudang logistik terpadu. Program pemberdayaan masyarakat Adat, Pembangunan Rumah adat di setiap Desa Adat, Penyediaan 100 juta per desa Adat, penyediaan perda Adat.

Program Buru Selatan Berakhlak, yakni, bantuan pembangunan rumah adat, bantuan insentif tokoh adat, tokoh agama, guru ngaji dengan bekerja sama dengan BRIlink. Fungsikan kapal tanjung Tiram untuk melayani rute Ambalau – Waisama, Namrole – Leksula dan Kepala Madan.

Dari rincian program yang disampaikan oleh bupati dan wakil saat berkampanye hingga melewati 100 kerja tak kunjung direalisasikan dengan baik.

IMAPPEL secara organisasi berencana mengadakan audiensi langsung dengan Bupati untuk menyampaikan masukan dan mendesak percepatan realisasi program.

IMAPPEL berharap evaluasi 100 hari kerja ini menjadi momentum bagi pemerintah Bursel untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kebijakan pemerintah daerah. Apa yang kami lakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Buru Selatan,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Progres Kolaborasi DLH Kota Ambon dan Disperindag Maluku, Sampah Mardika Dieksekusi Atas Permintaan Plh Kadis Jais Ely
Penataan Pasar Mardika Dimulai: Tumpukan Sampah di Belakang Pasar Dibersihkan, PLH Kadis Indag Maluku Turun Langsung ke Lapangan
Dituding Lakukan Kecurangan PPPK Guru, Dinas Pendidikan Kota Ambon Tunjukkan Data Verifikasi
Terbatas Tapi Berdampak, Dinas Pariwisata Maluku Simbol Efisiensi Berkelas
Pemprov Maluku Diminta Transparansi Data Penyerapan Tenaga Kerja
Wakabid Kesehatan KNPI Maluku: Kami Siap Menerobos Pori-pori Masyarakat Demi Pemerataan Layanan Kesehatan
KNPI Maluku Dilantik, Gubernur: Saatnya Pemuda Jadi Solusi, Bukan Sekadar Wacana
Momentum 100 Hari Kerja HL-AV, Pemuda Ditinggalkan, KNPI Melawan

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 20:59 WIT

Progres Kolaborasi DLH Kota Ambon dan Disperindag Maluku, Sampah Mardika Dieksekusi Atas Permintaan Plh Kadis Jais Ely

Minggu, 13 Juli 2025 - 05:46 WIT

Penataan Pasar Mardika Dimulai: Tumpukan Sampah di Belakang Pasar Dibersihkan, PLH Kadis Indag Maluku Turun Langsung ke Lapangan

Sabtu, 12 Juli 2025 - 17:19 WIT

Dituding Lakukan Kecurangan PPPK Guru, Dinas Pendidikan Kota Ambon Tunjukkan Data Verifikasi

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:48 WIT

Terbatas Tapi Berdampak, Dinas Pariwisata Maluku Simbol Efisiensi Berkelas

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:25 WIT

Pemprov Maluku Diminta Transparansi Data Penyerapan Tenaga Kerja

Berita Terbaru