Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

- Redaksi

Jumat, 13 Juni 2025 - 00:51 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

i

Minim Capaian di 100 Hari Kerja, IMAPPEL Soroti Kebijakan Bupati Bursel

AMBON,– Masa 100 hari kerja La Hamidi dan Gerson Selsily, yang dilantik pada Februari 2025 lalu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel) hingga saat ini tidak memberikan tanda-tanda yang signifikan untuk kemajuan di daerah itu.

Hal ini, mendapat sorotan tajam dari Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Lumoy (IMAPPEL). Organisasi itu menilai bahwa hingga kini belum terlihat capaian signifikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua IMAPPEL, Hasan Souwakil, dalamz keterangan yang diterima oleh media ini, menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah selama tiga bulan pertama hanya dipenuhi retorika tanpa aksi nyata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mengapresiasi visi dan misi yang disampaikan Bupati saat kampanye, tetapi realisasinya belum kami lihat. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji,” Ujarnya. Kamis, (12/6/25)

Sorotan utama IMAPPEL tertuju pada beberapa sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Menurut Hasan, data yang dikumpulkan IMAPPEL, banyak proyek pembangunan jalan dan jembatan yang belum berjalan sesuai rencana.

Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Fena Fafan dan Ambalau, masih minim perhatian.

Baca Juga :  KNPI SBB ke Alfamidi: Etika Manajemen Rusak, Mitra Strategis Saja Dipermalukan Apalagi yang Lain

“Di Fena fafan, misalnya, akses ke fasilitas kesehatan masih sangat sulit. Padahal ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda,” tambah ketua IMAPPEL.

Selain itu, IMAPPEL juga mempertanyakan transparansi anggaran pemerintah daerah. Mereka mendesak agar Bupati membuka rincian penggunaan anggaran selama 100 hari pertama, terutama pada program-program yang telah dijanjikan sebelumnya.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikerjakan. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya, rincian program yang belum realisasikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bursel, diantaranya:

Program Pendidikan & Kesehatan gratis. Program Ketahanan Energi, peningkatan kuota BBM khusus minyak tanah dan subsidi listrik gratis untuk masyarakat miskin. Program Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta sarana transportasi laut di 6 Kecamatan.

Program Internet satelit gratis 1 Desa 1 starlink. Program Pangan Rakyat, beras gratis bagi masyarakat miskin. Program wira usaha dan UMKM, 1000 pengusaha baru khususnya anak-anak muda melalui pengembangan UMKM.

Baca Juga :  Gubernur Hendrik Lewerissa: Festival Marawai Harus Jadi Jembatan Pelestarian Budaya dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Program Ketahanan Pangan Daerah cetak lahan pertanian baru dan pembangunan gudang logistik terpadu. Program pemberdayaan masyarakat Adat, Pembangunan Rumah adat di setiap Desa Adat, Penyediaan 100 juta per desa Adat, penyediaan perda Adat.

Program Buru Selatan Berakhlak, yakni, bantuan pembangunan rumah adat, bantuan insentif tokoh adat, tokoh agama, guru ngaji dengan bekerja sama dengan BRIlink. Fungsikan kapal tanjung Tiram untuk melayani rute Ambalau – Waisama, Namrole – Leksula dan Kepala Madan.

Dari rincian program yang disampaikan oleh bupati dan wakil saat berkampanye hingga melewati 100 kerja tak kunjung direalisasikan dengan baik.

IMAPPEL secara organisasi berencana mengadakan audiensi langsung dengan Bupati untuk menyampaikan masukan dan mendesak percepatan realisasi program.

IMAPPEL berharap evaluasi 100 hari kerja ini menjadi momentum bagi pemerintah Bursel untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kebijakan pemerintah daerah. Apa yang kami lakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Buru Selatan,” pungkasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PENTAS Jadi Fokus SMPN 6 Ambon
Pemkot Ambon Mendorong LPPD Perkuat Pembinaan Musik Pada Generasi Muda
TNI Tangkap Wakil Komandan Batalyon OPM di Yahukimo
Pelantikan PD PERSIS SBB Jadi Momentum Perkuat Dakwah dan Kemandirian Organisasi
Maluku Jadi Pilot Project Perumahan Subsidi & Lonjakan Bedah Rumah 2026
Gubernur Maluku Temui Menteri KKP, Dorong Penguatan Ekonomi Maritim dan Budidaya Rumput Laut 10.000 Hektar
Gubernur Maluku Buktikan Efisiensi Anggaran Tak Halangi Mutu Pendidikan Kepulauan Lewat Penghargaan Kemendagri
Camat Nusaniwe Siap Mengawal Realisasi Pembuatan Jalan di Dusun Tuni, Kadus : Proposal Sudah Diberikan, Kayaknya Soal Anggaran

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 13:31 WIT

PENTAS Jadi Fokus SMPN 6 Ambon

Rabu, 23 September 2026 - 12:42 WIT

Pemkot Ambon Mendorong LPPD Perkuat Pembinaan Musik Pada Generasi Muda

Minggu, 20 September 2026 - 14:17 WIT

TNI Tangkap Wakil Komandan Batalyon OPM di Yahukimo

Sabtu, 19 September 2026 - 22:53 WIT

Pelantikan PD PERSIS SBB Jadi Momentum Perkuat Dakwah dan Kemandirian Organisasi

Sabtu, 19 September 2026 - 12:32 WIT

Maluku Jadi Pilot Project Perumahan Subsidi & Lonjakan Bedah Rumah 2026

Berita Terbaru

KEPULAUAN TANIMBAR

Tanah, Tanaman dan Harapan Warga Lermatan

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:12 WIT

AMBON

PENTAS Jadi Fokus SMPN 6 Ambon

Rabu, 23 Sep 2026 - 13:31 WIT