Sengketa Tanah Dati Negeri Passo, Latupella Kalahkan Tuhilatu 

- Redaksi

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:14 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

GardaMaluku.com : AMBON,- Sengeketa lahan tanah Dati Waimisi, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon antara Keluarga Latupella sebagai penggugat melawan keluarga Tuhilatu sebagai tergugat, yang sudah berlangsung kurang lebih sebelas bulan akhirnya mendapatkan putusan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Ambon, gugatan perdata dengan Nomor Perkara : 177/Pdt.G/2025/PN Ambon, sengekta antara Keluarga Latupella dan Tuhilatu dimulai sejak Juni 2025 akhirnya mendapatkan putusan pengadilan yang memenangkan keluarga Latupella.

Dalam amar putusannya yang diumumkan via e-court Selasa, (19/05/2025) menyatakan eksepsi menolak para tergugat (Tihalatu)untuk seluruhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Menyatakan Objek Sengketa adalah bagian dari bidang tanah Dusun Dati Waimisi berdasarkan berdasarkan Register Dati Negeri Passo pada tanggal 21 Mei 1814 yaitu nama-nama Dusun Dati di Negeri Passo, Akta Kepemilikan dari Dewan Kehakiman tanggal 20 April 1914, Akta Kepemilikan Dusun Dati Passo Nomor. 4690 tanggal 17 November 1922, Surat Dusun Dati Negeri Passo tertanggal 17 September 1923, Surat Ukur Nomor : 4690 GAW tertanggal 27 Juni 1925, serta Surat daftar-daftar nama dati-dati Keluarga Latupella di Negeri Passo yang merupakan turunan dari Kepala Dati Tahun 1814 tertanggal 31 Agustus 1975.

Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat sampai Tergugat IX yang bernama almarhum Mathew Karel Tuhilatu yang mengkleim dan menguasai Objek Sengketa sebagai Dusun Dati Olait atas dasar Salinan nama-nama Dusun Dati dan Dusun Pusaka yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1919 yang direkayasa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Moyang J. Seratoehella Latupella sebagai sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa yang merupakan bagian dari Dusun Dati Waimisi.

Kemudian, menyatakan tindakan dari Tergugat XI (Badan Pertanahan Nasional, Kota Ambon) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 04535 seluas ±1.845 M2 (kurang lebih seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I dan Tergugat II serta suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat IV sampai Tergugat IX adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor. 04535 a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku.

Majelis Hakim juga menyatakan, perbuatan hukum jual beli oleh Tergugat I dan Tergugat II serta suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat IV sampai Tergugat IX dengan Tergugat X didepan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku.

Menghukum Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera mengosongkan Objek Sengketa tersebut tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.

Dan putusan akhirnya, menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.424.000 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). (Atick.T) 

 

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan
Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027
WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027
Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan
Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota
FPTI Ambon Mulai Petakan Kekuatan Atlet Panjat, Kejurkot 2026 Jadi Gerbang Menuju POPMAL
Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:13 WIT

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 November 2026 - 17:56 WIT

Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:58 WIT

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:06 WIT

Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT

AMBON

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 16:58 WIT