Piru, GardaMaluku.com– Ketua Umum Komando HAM Maluku, Gani Kelian Alkatiri, membantah informasi yang beredar terkait kunjungan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, ST, MT, ke Jakarta yang disebut-sebut tidak memiliki tujuan jelas dan dinilai merugikan daerah.
Gani menilai, tudingan tersebut tidak berdasar apabila tidak disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kunjungan Bupati ke Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan dukungan anggaran dan program pembangunan dari pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak mungkin bantuan dana dan dukungan anggaran datang sendiri ke daerah. Karena itu, Bupati perlu melakukan lobi dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan anggaran demi keberlanjutan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujar Gani kepad media ini, Minggu (09/08/2026).
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer pemerintah pusat ke daerah. Dalam situasi tersebut, kata dia, pemerintah daerah dituntut lebih aktif mencari peluang pembiayaan pembangunan.
Gani juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Asri Arman selama memimpin Kabupaten SBB. Ia menilai sejumlah program di bidang pendidikan dan kesehatan mulai menunjukkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten SBB.
“Selama dua tahun kepemimpinan Bupati Asri Arman, kita melihat adanya upaya untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini harus kita lihat secara objektif berdasarkan program dan hasil yang dilaksanakan,” katanya.
Gani juga menyebut sejumlah program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun kritik harus disampaikan berdasarkan data.
“Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Tetapi harus berdasarkan data dan fakta. Jangan sampai informasi yang belum terbukti kebenarannya kemudian berkembang menjadi isu yang menyesatkan masyarakat,” tegasnya.
Gani juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki aspirasi maupun kepentingan terkait pembangunan daerah agar menyampaikannya melalui jalur komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sementara pemerintah juga berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai program dan kebijakan yang dijalankan.
Komando HAM Maluku, lanjut Gani, mendukung upaya pemerintah Kabupaten SBB dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Namun, dukungan tersebut tetap harus dibarengi dengan keterbukaan informasi dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh masyarakat SBB untuk bersama-sama menjaga suasana daerah tetap kondusif serta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.***
