SPPT-PBB Jadi Perhatian, DPRD Ambon Angkat Bicara

Ambon, GardaMaluku.com : Melalui Statment Walikota Ambon terkait Penumpukan SPPT-PBB di Desa/Kelurahan/Negeri, membuat anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Tito Laturiuw angkat bicara.

Menurutnya hal ini menjadi perhatian penting, dan merupakan sumber potensi PAD kota Ambon yang tergolong sangat besar.

“Yang menjadi soal sekarang itu adalah penumpukan-penumpukan dokumen yang memang terjadi di masing-masing kantor desa/negeri/kelurahan,” jelasnya.

Ia mengatakan, seharusnya perlu adanya konsep yang perlu disampaikan dan melibatkan seluruh RT-RT pada wilayah kerja setempat.

“Supaya nanti kita bisa mengetahui. Tapi kalau sampai sekarang untuk Pemerintah Kota Ambon, kita hanya masih memperhatikan soal angka-angka realisasi dan juga dalam dan juga penentuan soal targetnya,” pungkasnya.

Tetapi menurutnya, fakta di lapangan berkata lain, sehingga perlu adanya penyampaian pikiran dari Komisi I, karena kebetulan bermitra juga dengan bagian pemerintahan. Sehingga menurutnya harus di komunikasi lebih lanjut terkait masalah ini.

“Terkait dengan PBB juga itu mitra dari komisi dua. Nanti mungkin akan dilakukan juga rapat koordinasi bersama setelah disampaikan kepada pimpinan-pimpinan komisi untuk segera diagendakan,” tegasnya.

Dengan demikian perlu mekanisme yang ditempuh oleh Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan, dalam rangka penyelesaian penumpukan dokumen seperti demikian.

Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat dengan kesadaran penuh, lantaran masyarakat belum dapat memenuhi kewajiban dengan baik.

“Tetapi dari sisi lain juga, jika dari Pemerintah Desa/Negeri/Kelurah setempat juga belum menyampaikan terkait dengan dokumen-dokumen yang harus mereka selesaikan, pembayaran surat-surat yang terutang tadi,” cetusnya.

Dia menambahkan, tingkat ketergantungan Kota Ambon ke APBN itu masih terlampau sangat tinggi sekali, dari sumber sumber potensi PAD dan itu perlu diketahui.

“Dan karena itu tidak ada jalan lain selain kita harus betul-betul menggenjot seluruh sumber-sumber PAD kita. Jadi, kita tidak sekadar menyajikan soal angka potensi atau target pendapatan, tapi potensi-potensi yang ada itu harus betul-betul dikelola juga secara, secara baik.,” pungkasnya kembali.

Sehingga, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi I, dan segera melakukan panggilan kepada pihak terkait, agar menjadi atensi dalam mekanisme yang di ambil supaya mendapatkan jalan keluar dan penyelesaian.

“Kalau memang dokumen ditumpukan di kantor negeri model seperti itu, tujuannya nanti untuk apa? Padahal sebetulnya itu juga hak dari para masyarakat untuk mendapatkan, ya karena dia mau melaksanakan kewajiban tapi tidak diberitahukan,” katanya.

Ia berharap dengan demikian, pelayanan masyarakat pada desa/negeri/kelurahan dapat mendorong pembalikan SPPT-PBB kepada masyarakat. Dan masyarakat juga tentunya diharapkan dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban. ***