DPRD Ambon Kasih Batas Waktu 1 Bulan PT. DSA Laksanakan RUPS

Ambon, GardaMaluku.com : Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Zeth Pormes meminta kepada PT DSA untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS dalam kurun waktu 1 bulan.

Ia mengatakan bahwa sudah Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah menyurati pihak DSA untuk melangsungkan RUPS, tetapi sampai sekarang tidak dilakukan. Sedangkan pemerintah Kota Ambon adalah pemegang saham terbanyak, yakni 99% (persen).

Pormes melanjutkan, masalah ini menjadi perhatian serius DPRD kepada sikap PT.DSA yang seolah-olah membangkang kepada pemerintah kota yang dalam perusahaan tersebut.

Ia menambahkan, sudah 4 kali Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta untuk melakukan RUPS, tapi dari pihak PT DSA sendiri belum menyanggupi untuk melakukan ikhtiarnya.

“Untuk itu, kami DPRD, terlebih khusus Fraksi Partai Golkar, mendorong untuk sesegera mungkin dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham oleh PT DSA. Karena seluruh yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut, harus dipertanggungjawabkan ya di dalam rups. Baik itu pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban struktural dan dewan direksi terkait dengan tupoksi masing-masing, dan juga soal pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.

Dengan demikian, pihaknya memberikan atensi khusus dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan dilakukan RUPS. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan Pemerintah dan DPRD itu terhadap PT DSA dalam pengembangannya ke depan.

“lewat RUPS itu juga kan bisa melahirkan keputusan-keputusan baru yang dapat meningkatkan PT. DSA kepada masyarakat Kota Ambon. Saya kira itu, jadi kita meminta DSA dalam waktu 1 bulan harus sesegera mungkin menjawab permintaan pemerintah kota sebagai pemegang saham tertinggi untuk melakukan RUPS,” pungkasnya.

Pihaknya juga akan melakukan fungsi pengawasan terkait dengan operasional DSA selama ini sebagai lembaga pengawasan DPRD Kota Ambon.

“Kita akan bikin rekomendasi. Dan saya kira sebagian besar fraksi-fraksi sudah setuju untuk kita merumuskan rekomendasi yang keras terhadap pemerintah terkait dengan pembangkangan yang dilakukan oleh DSA,” terangnya.

Ia menyebutkan pembangkangan, karena dari pihak PT DSA sendiri lalai dalam melaksanakan Rapat tersebut, ada apa?.

“Saya sebutkan ini pembangkangan, karena sudah 4 kali bayangkan pemerintah kota menyurati PT.DSA tapi mereka tidak melakukan apa yang diminta oleh pemerintah kota yang dalam hal ini sebagai pemegang saham mayoritas,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini merupakan tidak baik dalam tata kelola Badan Usaha Daerah ke depan.

“Untuk itu, kami lagi mempersiapkan rekomendasi tertulis yang nanti disampaikan dan ditandatangani oleh semua ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD. Dalam membuat surat rekomendasi,” tutupnya. ***