Pengampunan dan Dialog, Kunci Penyelesaian Konflik Tanah Lorulun-Atubul

TANIMBAR, GARDA-MALUKU.COM, — Konflik tapal batas antara Desa Lorulun dan Desa Atubul Da kembali memanas pada Kamis (29/10/2026) di kawasan Jalan Trans Yamdena, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa persoalan tanah ulayat masih menjadi persoalan sensitif yang membutuhkan pendekatan dialog, bukan benturan.

Miskomunikasi Penyerahan Tanah
Konflik bermula ketika pihak Desa Atubul Da menyerahkan sebagian tanah kepada Gereja Keuskupan Amboina untuk pembangunan sarana iman umat.

Namun, sebagian tanah yang diserahkan ternyata masih berstatus sengketa dengan Desa Lorulun. Penyerahan tersebut dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Lorulun, khususnya marga-marga pemilik ulayat.

Hal ini memicu ketidakpuasan dari marga-marga Lorulun yang merasa hak ulayat mereka diabaikan. Mereka pun menuntut agar tanah milik mereka juga diserahkan kepada pihak gereja. Ketegangan meningkat hingga terjadi insiden di lapangan.

Gereja Tegas: Tidak Akan Membangun di Tanah Konflik
Sikap tegas ditunjukkan pihak Gereja Katolik. Vikep Keuskupan Amboina menegaskan bahwa gereja tidak akan pernah membangun apa pun di atas tanah yang berkonflik.

“Gereja hanya akan membangun di atas tanah yang diserahkan tetapi tidak ada konflik,” tegasnya.

Gereja pun mengambil inisiatif turun langsung ke lokasi bersama aparat keamanan untuk memberikan penjelasan dan meredakan pertikaian.

Ditegaskan bahwa tanah tersebut bermasalah sehingga tidak ada satu pun pihak yang berhak menempatinya. Polisi pun memasang police line agar situasi kembali pada keputusan bersama.

“Karena yang berkonflik adalah umat Allah, kehadiran Wakil Uskup untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pemilik tanah, para tetua adat, serta memberikan pemahaman bersama pihak kepolisian untuk mencegah situasi yang lebih tidak diinginkan,” ujar sumber di lokasi.

Polri Bergerak Cepat, Wakapolres Pimpin Langsung Pengamanan
Polres Kepulauan Tanimbar bergerak cepat meredam potensi konflik sosial. Wakapolres Kepulauan Tanimbar, Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, S.H., langsung memimpin personel turun ke lokasi kejadian.

Pengamanan ketat di TKP dilaksanakan secara sinergis bersama personel Polsek Wertamrian yang dipimpin Kapolsek Ipda Kurniawan Dwi Sandi, serta personel Koramil 1507-02 Saumlaki di bawah pimpinan Danramil Lettu Inf. Abdul Rasid Rahakbau.

Akibat ketegangan tersebut, seorang warga Desa Atubul Da dilaporkan menjadi korban penyerangan oleh sejumlah oknum saat melintas, hingga mengalami luka pada bagian kepala. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan medis intensif.

“Guna memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, kami (Polri) bersama TNI dari Koramil 1507-02 Saumlaki telah dan sedang melaksanakan serangkaian langkah penanganan prediktif di lapangan,” ungkap Wakapolres.

Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat kedua desa untuk meredam emosi dan tidak melakukan tindakan yang memicu ketegangan baru.

“Persoalan sengketa lahan kebun Nurkese diharapkan diselesaikan melalui pendekatan persuasif, ketentuan hukum yang berlaku, serta melibatkan pemerintah desa dan tokoh adat, bukan dengan pengerahan massa,” pungkasnya.

Pengampunan dan Dialog: Jalan Terbaik
Di tengah situasi yang memanas, pesan perdamaian terus digaungkan. Jalan perdamaian harus lebih diutamakan.

Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dan tidak main hakim sendiri karena Indonesia adalah negara hukum.

“Kita menyelesaikan sesuatu bukan dengan emosi, baku panah, tetapi harus dengan solusi dan damai yang terbaik. Apalagi kita sebagai umat beriman, pengampunan dan dialog itu penting untuk penyelesaian masalah,” tegasnya.

Ditegaskan pula bahwa jika terjadi sesuatu kembali, maka akan berhadapan dengan hukum.

Hingga saat ini, aparat gabungan TNI-Polri masih bersiaga di lokasi guna mengantisipasi perkembangan situasi serta memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Wertamrian tetap kondusif.

Terima kasih dari Vikep disampaikan kepada pihak aparat polisi dan tentara yang cepat mengambil langkah sehingga situasi Kamtibmas bisa kembali kondusif.

Kini, harapan terbesar adalah agar seluruh proses penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan secara kebersamaan, aman, dan damai dengan pengampunan dan dialog sebagai kuncinya.