Bangun Harapan di Tanah Sendiri

• Mereka pergi ke tambang karena kampung tak beri harapan. Mari benahi tanah sendiri. Karena SBB tak boleh hanya jadi tempat pulang, tapi juga tempat tumbuh.

Oleh : Muhammad Fahrul Kaisuku, Direktur Rumah Inspirasi dan Literasi

Ambon, GardaMaluku.com– Seram Bagian Barat (SBB) adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam—dari pesisir yang subur dengan potensi perikanan budidaya dan tangkap, hingga pegunungan yang menyimpan kekayaan hutan dan lahan pertanian produktif. Namun, di tengah melimpahnya potensi ini, kenyataan di lapangan berkata lain. Belum ada lompatan besar yang mampu mengubah wajah ekonomi SBB secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebaliknya, kita justru menyaksikan fenomena menyedihkan: gelombang pemuda SBB yang memilih meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di kawasan industri tambang di luar daerah, terutama di Weda, Halmahera Tengah, dan wilayah tambang lainnya di Maluku Utara.

Fenomena ini bukan sekadar soal mencari pekerjaan. Ini adalah sinyal darurat tentang lemahnya kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, bermartabat, dan berjangka panjang.

Ketika para pemuda lebih memilih menjadi buruh kasar di luar daerah, maka kita sedang kehilangan generasi produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di tanah sendiri. SBB kehilangan energi mudanya bukan karena mereka tak cinta daerah, tetapi karena daerah belum menyediakan ruang bagi mereka untuk bertumbuh.

Situasi ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah. Tidak cukup hanya mengelola administrasi, kepala daerah harus tampil sebagai arsitek perubahan yang mampu membangun iklim investasi produktif, membuka ruang wirausaha, dan menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kunci dari semua ini adalah keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam menjalankannya.

SBB tidak boleh alergi terhadap investasi. Justru investasi yang dikelola dengan baik adalah pintu masuk untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar: pengangguran, kemiskinan, keterisolasian, dan ketimpangan sosial. Tapi investasi yang dimaksud bukan investasi serampangan, yang datang lalu merusak tanpa memberi dampak positif.

Kita membutuhkan investor yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pelibatan masyarakat lokal secara aktif.

Kawasan pesisir SBB memiliki potensi luar biasa dalam sektor kelautan dan perikanan. Budidaya rumput laut, pengolahan hasil laut, hingga pengembangan ekowisata bahari bisa menjadi sektor unggulan jika dikelola dengan pendekatan industri berbasis masyarakat.

Di sektor darat, komoditas unggulan seperti pala, cengkih, kelapa dan kakao belum digarap secara maksimal ke dalam bentuk industri hilir. Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan tentu saja, investor yang berkualitas.

Momentum emas sebenarnya sedang ada di depan mata. Rencana beroperasinya Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Waisarissa adalah bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi SBB. Namun, kepercayaan ini harus dijawab dengan kesiapan nyata.

Pemerintah daerah tidak boleh menjadi penonton. Mereka harus mengambil peran aktif sebagai fasilitator, regulator, sekaligus penjaga keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial.

Kehadiran PSN di Waisarissa diharapkan menciptakan efek berantai yang positif: membangun konektivitas infrastruktur, membuka lapangan kerja lokal, meningkatkan permintaan tenaga kerja terampil, hingga menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru. Tapi manfaat ini tidak akan hadir dengan sendirinya.

Butuh kesiapan instrumen kebijakan, kepastian tata ruang, penyelesaian sengketa lahan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat lokal yang terdampak. Pemda harus memastikan proyek ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tapi benar-benar menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus bersikap tegas terhadap investor yang sudah beroperasi.

PT SIM, misalnya, sudah lama hadir di SBB, tapi masih banyak catatan penting terkait pengelolaan lahan, hubungan industrial, dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Pemda tidak boleh bersikap plin-plan. Mereka harus menjadi mediator yang kuat dan berpihak pada keadilan. Konflik yang dibiarkan berlarut hanya akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpercayaan dari rakyat.

Kepemimpinan daerah yang tegas, transparan, dan konsisten sangat dibutuhkan dalam masa transisi ekonomi seperti ini. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya memikirkan periode jabatannya, tapi juga berani mengambil keputusan strategis untuk masa depan daerah.

Jika ini dilakukan dengan serius, SBB tidak perlu kehilangan lebih banyak pemuda ke luar daerah. Sebaliknya, mereka akan pulang dan membangun, karena ada peluang nyata untuk hidup lebih baik di kampung sendiri.

Sudah cukup lama SBB terjebak dalam narasi potensi. Kini saatnya kita bergerak menuju capaian konkret. Dari daerah kaya potensi menjadi daerah yang benar-benar makmur dan mandiri.

Dari pengirim tenaga kerja kasar ke luar daerah menjadi pencipta lapangan kerja lokal. Dari daerah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku. Dan semua itu hanya mungkin jika kita berani melompat—dengan rencana yang matang, keberanian bertindak, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.***

Isi diluar tanggung jawab redaksi.