GardaMaluku.com : AMBON, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan peran strategis Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan negeri.
Penegasan tersebut disampaikan usai kegiatan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) pada empat negeri dan dua desa di Kota Ambon, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, merupakan bagian dari mekanisme yang harus dijalankan sesuai ketentuan berlaku, termasuk mekanisme adat di masing-masing negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan kami, mereka yang baru dilantik benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi, baik sebagai Saniri Negeri maupun BPD. Mereka harus membantu Raja dan kepala desa memastikan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik,” ujar Wattimena.
Dengan lengkapnya struktur Saniri dan BPD di sejumlah wilayah, kinerja pemerintahan tingkat bawah diharapkan semakin maksimal.
Terkait negeri yang belum memiliki raja definitif, Wattimena menjelaskan proses pengisian sedang berjalan. Beberapa posisi kosong akibat pejabat sebelumnya meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Untuk yang harus dieksekusi berdasarkan putusan PTUN, akan segera kami proses kembali. Saya perkirakan dalam waktu sekitar satu minggu sudah bisa diselesaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan dan mekanisme, khususnya yang berkaitan dengan adat, dijalankan secara lengkap. Menurutnya, kelalaian prosedur dapat membuka peluang sengketa hukum di kemudian hari.
“Pemerintah Kota Ambon tidak akan mengintervensi mekanisme adat. Namun, kami berharap seluruh proses dapat segera rampung agar semua negeri di Ambon memiliki raja definitif dan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal,” tambahnya. (Oliv)
