Ambon, Gardamaluku.com— KUOTA CPNS di kabupaten Seram Bagian Barat seakan mengiris ribuan masyarakat. Bagaimana tidak, kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu menjadi yang terkecil se-Indonesia. Hanya 10 CPNS yang diterima dalam program perekrutan tahun anggaran 2024.
Perihal tersebut, menjadi sorot public Maluku. Bukan saja kabupaten SBB.
Ketua DPRD SBB, Abd Rasyid Lisaholet dikonfirmasi wartawan perihal tersebut menyampaikan penyesalannya.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/file_00000000299c8211b1d6127a6209f18a.webp")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia akui, kuota tersebut masih bisa untuk dilobi. Tergantung Pemerintah Daerah dalam hal ini Penjabat Bupati SBB.
Politisi yang besar dengan Partai Hati Nurani Rakyat itu menegaskan, hal ini tidak ada punya kaitan dengan keputusan DPRD. Melainkan yang punya peran adalah Pemerintah Daerah.
Di lapangan Kabaresi Kota Piru, Kamis Kemarin, Lisaholet menyatakan, semua itu tergantung Bupati, sebenarnya masi ada ruang untuk bisa di usulkan penambahan jumlah kuotanya ke pemerintah pusat.
“Kalau memang dibutuhkan kami selaku DPRD siap untuk mendampingi Pemerintah Daerah,” Terang Lisaholit
Lisaholet mengakui sangat merasa prihatin dengan jumlah kuota yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan pemberian jata kuota yang seperti ini sangat berdampak bagi para pemuda dan puluhan ribu sarjana muda pencari kerja. Terlebih tenaga Honorer yang masi di bebani untuk Daerah.
Diakhir masa jabatannya, Lishollet memastikan, memberikan yang terbaik bagi Kepentingan masyarakat.
“Jadi kalau hal tersebut di kaitkan dengan tugas dan fungsi DPRD, sangatlah keliru, karena berbagai keluhan Apapun yang di sampikan, baik Honorer, ataupun K2 serta P3K sudah dibahas bersama di komisi komisi dan semua solusi telah disampaikan ke Pemerintah Daerah,” terangnya.
Lanjut dikatakan, solusi yang disampaikan semestinya dieksekusi pemerintah daerah, karena itu merupakan tugas mereka melalui Dinas terkait untuk bisa menyampaikan bahkan mengusulkan ke pemerintah Pusat.
“Perlu diketahui bahwa tugas DPRD suda di laksanakan, dan bukan hanya keluhan dari Para Honorer atau para tenaga Kontrak saja yang kita bahas, tetapi semua keluhan serta masalah dan kendala yang terjadi di seluruh warga masyarakat SBB. Ketika disampaikan suda pasti diupayakan untuk mencari solusi serta jalan keluar yang terbaik ,” pungkasnya.***
