KNPI SBB Endus Kinerja OPD, Desak Bupati Tegas Instruksi Atasi Krisis Air Tatinang

Piru, Maluku– Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyoroti krisis air bersih yang dialami warga Dusun Tatinang, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang. Hal ini sebagaimana informasi yang ditayangkan di berbagi platform media online pada Sabtu (28/03).

Fungsionaris DPD KNPI SBB, Ozy Al Imran Tubaka, menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dasar.

Ia menegaskan, penanganan krisis air bersih seharusnya menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai leading sector.

“Ini persoalan mendasar yang tidak boleh dibiarkan berlarut. Dinas teknis seperti PU harus segera bertindak dan memberikan solusi konkret,” tegas aktivis yang akrab disapa Bung Ozy tersebut.

Menurutnya, kondisi warga yang masih bergantung pada air hujan, bahkan harus menyeberang ke dusun lain saat musim kemarau, menjadi indikator kuat bahwa kehadiran pemerintah belum maksimal.

Dikatakan, KNPI SBB juga mendesak Bupati Seram Bagian Barat untuk mempertegas instruksi kepada seluruh OPD agar lebih responsif dan tidak bersikap apatis terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami melihat ada indikasi OPD yang kurang responsif. Bupati harus memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh OPD bekerja maksimal untuk rakyat,” ujar Bung Ozy yang juga ketua Cabang GMNI SBB itu.

Lebih jauh, bung Ozy mengusulkan evaluasi terhadap pimpinan OPD yang dinilai tidak produktif dan tidak peka terhadap persoalan masyarakat.

“Kalau ada kepala OPD yang tidak produktif dan tidak punya kepekaan, sebaiknya dievaluasi bahkan diganti. Pemerintah butuh figur yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata dia, KNPI SBB menegaskan komitmennya untuk terus membersamai pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab KNPI sebagai agent of change sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“KNPI berkomitmen mengawal pembangunan bersama pemerintah daerah. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai agent of change dan fungsi kontrol agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya.***