KNPI SBB Pasang Sikap: Dukung Rekonsiliasi Iha–Luhu, Ultimatum Kapolres Perihal PR Penegakan Hukum

GardaMaluku, Piru— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Seram Bagian Barat (SBB) memasang sikap tegas dalam merespons penanganan konflik Desa Iha dan Desa Luhu: mendukung penuh langkah rekonsiliasi pemerintah daerah, sekaligus mengultimatum penegakan hukum agar berjalan tanpa kompromi.

Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa langkah cepat yang diambil Bupati Asri Arman bersama unsur TNI-Polri patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam meredam konflik.

“Kami melihat ada keseriusan dari Pemda SBB dalam mendorong rekonsiliasi. Ini langkah yang tepat untuk meredam konflik dan mengembalikan ketenangan masyarakat,” ujarnya.

Namun, KNPI tidak berhenti pada apresiasi. Organisasi kepemudaan tersebut juga menyuarakan kritik keras terhadap penegakan hukum yang dinilai belum maksimal di Kabupaten SBB.

Fahrul secara terbuka mendesak Kapolres SBB, Andi Zulkifly, untuk segera menuntaskan berbagai kasus yang masih menggantung, termasuk yang berkaitan dengan rangkaian konflik Iha–Luhu.

“Rekonsiliasi itu penting, tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, konflik bisa berulang. Kami minta tidak ada kompromi dalam penuntasan kasus. Semua harus jelas dan transparan,” tegasnya.

Menurutnya, ketidakpastian hukum hanya akan memperbesar ruang spekulasi dan membuka peluang munculnya provokasi baru di tengah masyarakat.

KNPI SBB juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga stabilitas daerah. Fahrul mengingatkan agar pemuda tidak terjebak dalam arus konflik maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

“Pemuda harus berdiri di garis depan sebagai penjaga perdamaian, bukan justru terseret dalam konflik. Ini saatnya kita buktikan bahwa pemuda SBB adalah pemersatu,” katanya.

KNPI SBB menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian konflik secara menyeluruh, baik melalui pendekatan rekonsiliasi sosial maupun dorongan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Sikap ini, menurut Fahrul, merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam memastikan Seram Bagian Barat tetap aman, damai, dan kondusif ke depan.***