Oleh : Muhammad Fahrul | Direktur Rumah Inspirasi
Ambon, Maluku– Sejak dilantik pada Februari 2025, Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Selfinus Kainama memikul harapan besar masyarakat Seram Bagian Barat (SBB) untuk membawa perubahan nyata. Namun, dalam enam bulan pertama kepemimpinan ini, citra pemerintah daerah justru kerap tersudut dalam opini publik. Ironisnya, bukan semata karena substansi kebijakan yang dinilai buruk, melainkan karena lemahnya sistem komunikasi publik yang dijalankan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menjadi garda terdepan penyebaran informasi pemerintah, hingga kini tidak menunjukkan progres signifikan. Tidak ada strategi komunikasi yang konsisten, tidak ada langkah cepat merespons isu, dan tidak ada kesan bahwa kanal informasi resmi menjadi rujukan publik. Akibatnya, setiap isu yang berkembang di masyarakat cenderung dibiarkan liar tanpa klarifikasi yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama beberapa bulan terakhir, publik SBB disuguhi berbagai isu pemberitaan yang cukup menguras energi: mulai dari kebijakan , protes warga perihal lahan lahan sengketa, investasi – ekonomi, sosial – budaya hingga polemik proyek daerah yang menimbulkan pertanyaan transparansi.
Sayangnya, hampir seluruh isu tersebut bergulir tanpa penjelasan resmi yang memadai dari Pemkab. Media dan warganet menjadi arena utama perdebatan, sementara suara pemerintah nyaris tak terdengar.
Situasi ini diperparah oleh kondisi media center Pemkab SBB yang masih kental dengan afiliasi politik dari tim pemenangan Pilkada lalu. Kesan partisan ini merusak fungsi ideal media center sebagai sumber informasi publik yang netral, profesional, dan kredibel. Alih-alih membangun kepercayaan, keberadaan media center justru memunculkan stigma negatif dan memperlebar jurang antara pemerintah dan masyarakat.
Lemahnya fungsi komunikasi publik membuat pemerintahan Asri–Selfinus terlihat pincang. Padahal, komunikasi adalah jantung dari kepemimpinan. Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa disampaikan dengan tepat, ia hanya menjadi catatan di meja birokrasi, bukan di benak masyarakat.
Anggaran yang melekat pada perangkat daerah di bidang informasi menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan kinerja yang sepadan.
Bupati Asri Arman harus memberi atensi khusus pada kegagalan sistem komunikasi publik ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Diskominfo dan media center mutlak dilakukan. Perlu dibentuk tim komunikasi yang profesional, berorientasi pada kepentingan publik, dan terlatih dalam manajemen krisis.
Setiap isu strategis harus direspons cepat, dengan narasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen membangun kepercayaan. Tanpa itu, pemerintahan akan terus kalah di arena opini, bahkan untuk kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.
Melalui opini dengan 426 karatkter kata ini, saya ingin sampaikan begini; SBB tidak kekurangan persoalan yang harus diselesaikan. Namun, jika setiap masalah hanya dibiarkan berkembang tanpa penjelasan resmi, maka citra pemerintah akan terkikis sedikit demi sedikit. Pemkab SBB butuh keberanian untuk membenahi sistem informasi dan komunikasi publiknya, bukan besok, tetapi sekarang.***
