Ambon, GardaMaluku.com : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon, Gunawan Mochtar menolak dengan keras minuman keras (Miras) dilegalitaskan.
Hal ini disampaikannya pada media di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Rabu (30/09/2026).
Minuman khas Maluku itu menuai penolakan dari masyarakat bahkan ketua KNPI tersebut, lantaran akan memiliki efek atau dampak yang tidak baik pada lingkungan.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Gunawan, pihaknya tidak setuju dan sependapat terhadap Argumentasi Walikota Ambon beberapa waktu lalu untuk melegalkan Sopi.
“Polemik sopi ini sering kali menjadi pemicu utama masalah yang timbul di tengah masyarakat, sehingga saya melarang keras,” tegasnya.
Ditambahkannya, pola konsumsi sebagian besar masyarakat kota belum siap jika minuman tersebut dilegalkan secara bebas di tengah masyarakat.
”dari sekian banyak masyalah yang terjadi, pastinya konflik di tengah masyarakat berawal dari Sopi, berbeda dengan daerah lain, rata-rata konsumen di sini kalau minum tidak cukup satu botol pasti mau tambah dua, tiga, hingga empat botol. Setelah mabuk, akhirnya memicu tindak ulah atau keresahan,” ungkapnya.
Dirinya berkomentar tentang gagasan Pemerintah Daerah yang menilai kenaikan harga Sopi hingga belasan kali lipat dari harga sebelumnya yang diketahui sekitar 20-30ribu per botol.
”Soal wacana bahwa harga, saya rasa itu tidak bisa dijadikan acuan. Berapa pun harganya, penikmat Sopi akan tetap membeli. Lagipula, pasti akan muncul pedagang-pedagang kecil atau lapak ilegal di pemukiman yang menjual dengan harga di bawah standar resmi,”jelas Gunawan.
Dirinya mengingatkan kembali kondisi psikologis dan tata kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon, pascakonflik tahun 1999 yang dinilainya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
”kita bisa lihat pada tahun 1999 pasca konflik, belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Kita masih membutuhkan beberapa generasi lagi untuk mengembalikan pola kehidupan sosial, adat, dan kebersamaan sebelum tahun 1999,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Gunawan, aturan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota Ambon (Perwali) untuk melokalisasi atau melegalkan Sopi saat ini belum layak dan belum saatnya diberlakukan di Kota Ambon.***
