Ambon, GardaMaluku.com : Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ambon yang terbagi dalam lima kecamatan melangsungkan aksi demonstrasi di depan Hotel Swiss-Bel Ambon, Sabtu (10/10/2026).
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi tersebut membuktikan bahwa Kelima Kecamatan memprotes dengan tegas langkah yang di ambil oleh Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta terkait menunjukkan plt Pengurus di tingkat Kecamatan.
Massa aksi demonstrasi membawa spanduk yang menyaksikan “Ely Toisutta Menghalalkan Segala Cara untuk Menjadi Ketua DPD Golkar Kota Ambon.”.
Spanduk tersebut merupakan bentuk kekecewaan para pengurus kecamatan terhadap kebijakan yang mereka persoalkan.
Mereka menilai bahwa langkah yang di ambil oleh Toisutta merupakan sepihak dalam menunjuk Plt tingkat Kecamatan.
Menurutnya mereka, hal tersebut merupakan sepihak dan tanpa penjelasan dan komunikasi dan memadai dengan ketua PK.
Mereka mempertanyakan alasan di balik kebijakan, dan meminta Ely Toisutta memberikan penjelasan secara terbuka.
Salah seorang peserta aksi mendesak agar pimpinan partai tidak mengabaikan aspirasi pengurus di tingkat kecamatan. Mereka menilai komunikasi dan dialog seharusnya dilakukan sebelum keputusan yang menyangkut kepengurusan diambil.
“Ini demokrasi. Ibu harus menjelaskan kepada kami. Kami datang untuk meminta penjelasan, tetapi sampai sekarang tidak ada penjelasan,” protes yang disampaikan dalam aksi.
Para demonstran menegaskan bahwa persoalan ini bukan menyangkut pergantian kepengurusan, tetapi juga hak pengurus kecamatan agar mendapatkan penjelasan mengenai keputusan organisasi yang berdampak langsung terhadap posisi mereka.
Dalam aksi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan internal selama pelaksanaan Musda X Golkar Kota Ambon.
Perbedaan sikap antara pimpinan pelaksana tugas dan sejumlah pengurus kecamatan kini menjadi persoalan yang membutuhkan klarifikasi serta penyelesaian melalui mekanisme organisasi partai.***
