Dialog Publik dan Rembuk Rasa PWPM Maluku, Stabilitas dan Ekonomi Maluku Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Ambon, GardaMaluku.com– Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku menyelenggarakan Dialog Publik dan Rembuk bertajuk “Intelejen Lumpuh – Ekonomi Tersendat: Fenomena Konflik Komunal Awal Pemerintahan Maluku”, Sabtu (19/04/2025) Media Kafe Ambon, Graha Ambon Ekspres.

Kegiatan diisi dengan deklarasi Rembuk Rasa Orang Saudara, sebagai ajakan kolektif menjaga perdamaian dan merawat ruang sosial Maluku.

Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari berbagai sektor, Antaranya Kepala BIN Daerah Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, akademisi FISIP Universitas Pattimura, Poli Kortelu, serta Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional periode 2018–2023, Sam Yasir Alkatiri.

Isu keamanan dan ekonomi menjadi dua topik utama secara kritis dan reflektif

Pada  pemaparan  Sam Yasir Alkatiri saat Dialog Publik dan Rembuk menekankan bahwa keamanan bukan hanya aspek teknis yang menjadi domain aparat, tetapi merupakan prasyarat fundamental bagi berlangsungnya kehidupan ekonomi dan pembangunan yang inklusif.

“Stabilitas adalah fondasi utama. Tanpa rasa aman, perdagangan akan melambat, logistik terganggu, dan ruang ekonomi masyarakat kehilangan daya dorongnya,” ujarnya.

Alkatiri juga menyoroti pentingnya peran intelijen sebagai sistem deteksi dini negara dalam menghadapi dinamika sosial. Menurutnya, intelijen tidak boleh bersikap reaktif, melainkan harus tampil proaktif dengan melakukan pemetaan sosial dan identifikasi kerawanan.

“Intelijen serta aparat keamanan adalah instrumen negara yang seharusnya menjadi radar awal terhadap potensi krisis. Bukan sekadar merespons konflik yang sudah meledak, tetapi mengantisipasinya sebelum membesar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alkatiri mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat sipil—untuk bersatu menjaga ruang sosial Maluku dari polarisasi dan konflik horisontal.

Ia menegaskan, bahwa dukungan terhadap agenda strategis pembangunan harus  oleh bertanggungjawab kolektif terhadap tanah dan masyarakat Maluku.

“Kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur H. Abdullah Vanath, Maluku memiliki momentum besar untuk bangkit. Tapi pembangunan hanya mungkin terjadi jika kita menjaga stabilitas bersama, dan merawat kepercayaan publik,” ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Alkatiri berharap forum seperti ini terus menjadi ruang pemersatu gagasan, bukan sekadar untuk mengkritik. Tetapi untuk mencari solusi bersama demi masa depan Maluku yang damai dan sejahtera.

“Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita saling menjaga. Maluku adalah rumah bersama, dan kedamaian harus kita bangun sebagai tanggung jawab moral bersama,” pungkasnya.***