Ketua Komisi I Dorong Upah Layak bagi Pekerja “Buruh Sampah”

- Redaksi

Rabu, 10 September 2025 - 16:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

i

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 36;

GardaMaluku, – Ambon : Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Sugiharto Soulisa, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja pengangkut sampah, yang akrab disebut “buruh sampah”.

Ia menyuarakan perlunya pemberian upah minimum yang layak sesuai standar UMP Kota Ambon, yakni sebesar Rp. 3.185.733

“Teman-teman buruh sampah itu kerja dari pagi, bukan hanya butuh insentif, tapi juga hak untuk mendapatkan upah minimum. Ini jadi bagian dari fungsi saya sebagai DPR untuk menyuarakan hak mereka,” kata Aris dalam wawancara pada Rabu (10/9/2025).

Menurut Aris, pekerja kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota, dan sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka.

Ia mengaku akan mengangkat persoalan ini dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang direncanakan digelar dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Setelah rapat Pansus, insya Allah kita akan cari solusi. Pasti dari pihak distrater (dinas terkait) akan ada alasan-alasan, tapi kami di DPR tetap mendorong agar hak-hak mereka terpenuhi,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Aris juga menyoroti persoalan sengketa tanah di kawasan Batu Gajah, Ambon. Menurutnya, terdapat lahan yang telah dihibahkan namun hingga kini belum mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah.

Baca Juga :  Dishub Ambon dan Maxim Perkuat Keselamatan Berlalu Lintas, Serahkan 10 Road Barrier

“Kita akan RDP (Rapat Dengar Pendapat) juga minggu depan untuk menyelesaikan masalah tanah di Batu Gajah atas, yang katanya sudah dihibahkan, tapi belum ada kejelasan soal sertifikatnya,” tambahnya.

Aris menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu-isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memastikan agar pemerintah kota bertindak sesuai dengan aturan dan keadilan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja,” tutupnya. (Oliv)

 

Berita Terkait

Sapulette Resmi Jabat Sekot Ambon
Isu Perselingkuhan Komisaris Bank Maluku, Ratna: Itu Tidak Benar
Wattimena : Pelantikan Sekot Tunggu Pertek BKN
Pemkot Ambon Matangkan RDTR Dua Kawasan Prioritas
DPRD Ambon Setujui LPj APBD 2025, Soroti Retribusi Hingga TPP Nakes
Mantan Napi Kasus PETI Masuk Proyek Unpatti, Soamole Sebut Integritas Kampus Dipertaruhkan
Dukung Transformasi Digital Pemkot, IKB TNS Ambon Fasilitasi Registrasi Bantuan Sosial
Damkar Ambon Gelar Diklat Seminggu untuk Pembentukan Karakter Personel

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:19 WIT

Sapulette Resmi Jabat Sekot Ambon

Selasa, 14 Juli 2026 - 22:24 WIT

Isu Perselingkuhan Komisaris Bank Maluku, Ratna: Itu Tidak Benar

Senin, 13 Juli 2026 - 16:41 WIT

Pemkot Ambon Matangkan RDTR Dua Kawasan Prioritas

Senin, 13 Juli 2026 - 15:41 WIT

DPRD Ambon Setujui LPj APBD 2025, Soroti Retribusi Hingga TPP Nakes

Minggu, 12 Juli 2026 - 16:57 WIT

Mantan Napi Kasus PETI Masuk Proyek Unpatti, Soamole Sebut Integritas Kampus Dipertaruhkan

Berita Terbaru

AMBON

Sapulette Resmi Jabat Sekot Ambon

Selasa, 21 Jul 2026 - 15:19 WIT