GardaMaluku.com, Ambon: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae menekankan pentingnya penguatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan mendorong percepatan pertumbuhan wilayah.
Huwae mengatakan, karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat transportasi penyeberangan memiliki posisi vital dalam menopang aktivitas masyarakat. Moda transportasi ini tidak lagi sebatas infrastruktur pendukung sektor perhubungan, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.
” Konektivitas yang lancar, aman dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujar Huwae saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan di Ambon, Selasa (8/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD tersebut diikuti kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Maluku serta sejumlah pemangku kepentingan, termasuk unsur Kementerian Perhubungan, ASDP, BPTD Maluku dan PT Panca Karya.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, antara lain evaluasi lintasan eksisting dan usulan lintasan baru untuk 2027. Pembahasan diarahkan untuk memastikan kebutuhan konektivitas antarpulau dapat diakomodasi melalui layanan penyeberangan yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.
Menurut Huwae, penguatan tata kelola transportasi penyeberangan harus dibarengi pemenuhan standar keselamatan, sinkronisasi trayek perintis dan kepatuhan terhadap regulasi. Penyesuaian tarif pelayanan juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional armada.
Ia menilai FGD memiliki arti strategis karena diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kondisi faktual di lapangan dan dapat diterapkan secara konkret.
“Saya berharap diskusi hari ini berlangsung konstruktif, terbuka, transparan dan berbasis pada data riil lapangan,” katanya.
Huwae juga menggarisbawahi tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan transportasi penyeberangan di Maluku, yakni keselamatan dan kualitas layanan, konektivitas serta integrasi trayek, dan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.
Ia mengingatkan agar hasil forum tidak berhenti pada dokumen rekomendasi.
“Usai diskusi tidak boleh berhenti di atas kertas. Tantangan riil di lapangan sedang menanti,” tegasnya.
Tantangan tersebut antara lain optimalisasi lintasan keperintisan, peningkatan kualitas pelayanan, serta modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
Karena itu, Huwae mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang disusun dapat menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat kepulauan.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memiliki perspektif yang kuat dalam semangat membangun negeri, memperkokoh sinergi dan mempertajam kolaborasi,” ujarnya.
Huwae berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat dikawal hingga tahap implementasi. Dengan demikian, penguatan transportasi penyeberangan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi membuka keterisolasian wilayah dan menekan disparitas harga antarpulau.
FGD tersebut ditutup Kepala Bidang Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Maryos Dessy Parera. Forum itu menghasilkan sejumlah konsep strategis yang akan menjadi bahan penguatan kebijakan transportasi penyeberangan di Maluku. (***)
