TANIMBAR, GARDA-MALUKU.COM, – Suasana di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali memanas. Masyarakat yang merasa terusir dan terancam haknya atas tanaman tumbuh (tatanaman) mengancam akan melakukan aksi penolakan besar-besaran.
Rencana penempatan personil keamanan di Perempatan Batalyon 734/SNS untuk menghalangi aktivitas warga disebut sebagai pemicu utama kemarahan yang kini berpotensi meledak.
Mulai malam ini, pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP resmi diterjunkan di titik strategis Perempatan Batalyon 734/SNS serta di kawasan Desa Lermatang.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuan operasi ini dinyatakan untuk menghentikan semua kegiatan mobilisasi tatanaman menuju lokasi proyek 662 hektar. Namun, bagi warga, langkah ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman yang tidak bisa diterima.
“Kami tau siapa punya tanaman-tanaman yang diangkut pakai dump truck setiap hari. Masyarakat tidak punya uang untuk pakai dump truck dalam jumlah banyak. Jangan yang lain sudah dimuat, lalu kami coba-coba halangi,” seru salah satu tokoh masyarakat kepada media, Jumat (24/7/2026).
“Masyarakat sudah puas dengan pendataan sebelumnya, tapi TIMDU yang sekarang malah main mulai buat polemim. Kalau aparat terus memojokkan kami, kami akan turun ke jalan,” ancam warga dengan nada berapi-api.
Penempatan personil di perempatan batalyon yang dikenal sebagai pintu masuk utama menuju lokasi proyek dinilai warga sebagai upaya untuk menekan masyarakat dan membuat masyarakat marah.
Warga membandingkan proses pendataan pra-groundbreaking yang berlangsung aman dan membuat masyarakat senang, dengan kondisi saat ini yang justru dipenuhi gesekan.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai standar penilaian tanaman. Masyarakat mengeluhkan pengurangan jumlah tanaman yang tidak masuk akal, tanpa pernah ada penjelasan resmi sebelumnya.
“Halangi masyarakat untuk apa? Kenapa saat ramai-ramai Dump Truck pulang balik muat, tidak cepat dihalangi?” keluh warga.
Keputusan untuk melakukan penjagaan personil di perempatan Batalyon menjadi ujian bagi hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, ancaman aksi yang dilontarkan warga bisa menjadi ledakan sosial baru di Tanimbar.
“Jangan buat sampai Timdu dubuat lari ke hutan,” tutup sumber.
