Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Implikasinya bagi Pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. ***
Oleh : Muhammad Fahrul Kaisuku | Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku
Ambon, GardaMaluku.com– Pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berdampak signifikan pada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Di Kabupaten SBB, pemangkasan anggaran puluhan miliard menyebabkan terhentinya sejumlah proyek infrastruktur vital. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan di wilayah pegunungan Taniwel—meliputi ruas Taniwel-Buria, Laturake, Lohia Sapalawe—serta beberapa jembatan dan gorong-gorong di wilayah Riring-Rumahsoal dan Neniari Gunung, kini terancam batal.
Demikian pula di kawasa kecamatan Huamual, jalan lintas Lokki – Iha Kulur. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat aksesibilitas yang buruk dapat menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah minim kini menghadapi tantangan lebih besar dalam penyediaan layanan yang layak. Hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Pemerintah pusat memang tengah memprioritaskan program ketahanan pangan dan penyediaan makanan gratis bagi siswa dari PAUD hingga SMA/SMK.
Namun, pertanyaannya, apakah fokus pada program-program tersebut harus mengorbankan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah 3T? Apakah kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah untuk mengatasi utang negara, ataukah lebih diarahkan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pemekaran lima provinsi di Papua yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 200 triliun?
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun per tahun untuk menuntaskan infrastruktur digital di daerah 3T. Namun, tanpa infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang memadai, akses terhadap teknologi digital pun akan sulit terwujud.
Pemerintah Kabupaten SBB sendiri telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Forum ini bertujuan membahas dan menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat, realisasi rencana-rencana tersebut akan menghadapi hambatan serius.
Penjabat Bupati SBB, Dr. Achmad Jais Ely, yang dilantik pada Mei 2024, telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan daerahnya.
Dalam program 100 hari kerjanya, kepala SUPM 18 tahun itu fokus pada penyelesaian masalah-masalah krusial seperti stabilitas harga, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Ely juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkada, dengan mengajak semua stakeholder, termasuk TNI dan Polri, untuk bekerja sama demi kemajuan SBB.
Salah satu langkah konkret yang diambil Dr. Ely adalah kunjungannya ke Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, pada Desember 2024. Dalam kunjungan ini, beliau meninjau langsung potensi dan kebutuhan desa, serta memastikan bahwa rencana pembangunan jalan lintas Taniwel Pegunungan sudah masuk dalam tahap persiapan dan akan dimulai pada awal 2025.
Hal itu dilakukan serupa pada 11 kecamatan lainnya yang tersebar di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa. Bukan saja infrastruktur fisik, melainkan menyasar ke wilayah fasilitas pendidikan dan ketersediaan jasa pendidik di wilayah wilayah pelosok.
Namun, upaya-upaya ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sinkronisasi antara kebijakan efisiensi anggaran dengan kebutuhan riil daerah, khususnya di wilayah 3T seperti Kabupaten SBB, menjadi sangat krusial.
Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan hak dasar masyarakat di daerah tertinggal. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Merdeka! Tetap kawal dan fokus membangun negeri tanpa batas!
