Keretakan Gubernur dan Wagub Maluku Kian Terbuka, Surat Kemendagri Jadi Sorotan

- Redaksi

Rabu, 20 Agustus 2025 - 19:45 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Ambon, GardaMaluku.com– Isu keretakan hubungan antara Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku kian menguat. Jika sebelumnya hanya sebatas desas-desus di warung kopi dan media sosial, kini sejumlah fakta baru muncul ke permukaan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola pemerintahan di provinsi ini.

Salah satu temuan terbaru adalah beredarnya potongan surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia bertanggal 30 Juli 2025.

Surat bernomor 100.2.2.6/4410/OTDA itu memuat persetujuan pengangkatan serta pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seorang sumber anonim kepada media ini menyebut, polemik pemindahan 30 ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang sempat ramai diberitakan hanyalah pengalihan isu.

Menurutnya, substansi utama justru tergambar dalam sebuah video viral tertanggal 16 Agustus 2025 yang menampilkan keresahan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku lantaran tidak dilibatkan dalam pengelolaan pemerintahan.

“Dalam video itu jelas terlihat Wagub menyampaikan kekecewaan karena perannya diabaikan. Padahal sejak awal, komitmen Gubernur dan Wagub adalah membangun serta menata pemerintahan bersama-sama,” ungkap sumber tersebut.

Ia menambahkan, surat dari Kemendagri tersebut menunjukkan bahwa formasi jabatan di lingkungan birokrasi Pemprov Maluku telah terisi penuh, tanpa melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie.

Padahal, sesuai ketentuan, Sekda berperan penting sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Disinyalir, susunan birokrasi hanya diatur oleh lingkaran keluarga Gubernur. Inilah yang memicu kegelisahan Wagub karena jelas-jelas ia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.

Lebih jauh, sumber itu bahkan menyebut Gubernur melanggar komitmen politik yang telah disepakati bersama Wagub sejak masa kampanye.

“Pemerintahan ini baru berjalan enam bulan, tapi Gubernur sudah menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan nilai hidup orang basudara. Komitmen yang dulu dibangun kini dipatahkan sejak dini,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
BRI Cabang Ambon Gelar Upacara Hari Pahlawan 2026
SK Bodong! Pemkot Ambon Tempuh Jalur Hukum
45 ASN Gunakan SK Bodong tidak Melalui prosedur kenaikan pangkat
Nelsyon Leuhenapessy Targetkan Penguatan Kader di Maluku Tengah
Bahlil Lantik Umar Lessy Pimpin Golkar Maluku Periode 2025-2030
Gubernur Maluku Perjuangkan Hilirisasi Sagu SBT, Targetkan Investasi dan Lapangan Kerja
HIPMI Kota Ambon Bidik Kolaborasi Strategis dengan Kemenkum Maluku Lindungi Produk UMKM

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Selasa, 10 November 2026 - 10:31 WIT

BRI Cabang Ambon Gelar Upacara Hari Pahlawan 2026

Senin, 9 November 2026 - 20:22 WIT

SK Bodong! Pemkot Ambon Tempuh Jalur Hukum

Senin, 9 November 2026 - 20:19 WIT

45 ASN Gunakan SK Bodong tidak Melalui prosedur kenaikan pangkat

Sabtu, 7 November 2026 - 17:57 WIT

Nelsyon Leuhenapessy Targetkan Penguatan Kader di Maluku Tengah

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT

AMBON

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 16:58 WIT