GardaMaluku.com, Ambon; Pemerhati kebijakan publik dan politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, menyoroti kinerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku. Ia menegaskan bahwa pembentukan pansus harus diiringi dengan langkah konkret dan terarah demi menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah, Jumaat (23/04).
Menurut Tuhepaly, jika pansus menyoroti aspek tata kelola pemerintahan, maka perhatian yang sama juga harus diberikan pada sektor pendidikan. Ia menilai masih banyak persoalan krusial yang belum tersentuh, terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
“Gaji guru di daerah terpencil yang belum terbayarkan harus menjadi perhatian serius. Ini isu yang ramai dibicarakan, tetapi belum mendapat sorotan maksimal,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyinggung ketimpangan pemerataan pendidikan di Maluku. Selain itu, terdapat indikasi pemotongan dana pada tingkat sekolah yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendidikan dinilai masih memprihatinkan, dengan sejumlah sekolah yang belum memiliki bangunan layak dan minim pengawasan.
Tak hanya itu, kualitas tenaga pengajar juga dinilai belum menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah.
Di sektor kesehatan, Tuhepaly menilai pelayanan kesehatan di Maluku masih jauh dari optimal. Ia menyoroti belum meratanya distribusi tenaga medis, khususnya dokter spesialis, di 11 kabupaten/kota.
“Pengawasan layanan kesehatan harus menjangkau wilayah terpencil. Faktanya, masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga medis,” katanya.
Tuhepaly mendorong DPRD Maluku untuk meningkatkan tekanan kepada Dinas Kesehatan agar mempercepat pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu, sehingga pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
Lebih lanjut, Tuhepaly juga mengkritisi pengelolaan potensi kelautan Maluku yang dinilai belum maksimal. Dengan wilayah laut yang luas, ia menilai pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sektor ini untuk kesejahteraan masyarakat.
“Banyak nelayan yang belum memiliki alat tangkap memadai, yang berdampak langsung pada ekonomi mereka. Selain itu, belum ada investor perikanan yang benar-benar masuk dan berkembang di Maluku,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah provinsi membuka kawasan strategis perikanan di sejumlah wilayah, seperti Seram Utara, Maluku Tengah, Tenggara Raya, dan Kepulauan Aru, guna menarik minat investor.
Menurutnya, kehadiran investor akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.
Tuhepaly menegaskan bahwa DPRD Maluku harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam mengelola potensi sumber daya laut.
Di akhir pernyataannya, ia meminta pansus LKPJ tidak sekadar menjadi formalitas politik, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata.
“Saya mendukung pembentukan pansus, tetapi harus terarah dan memiliki daya dobrak untuk kepentingan masyarakat di 11 kabupaten/kota. Jangan hanya dibentuk tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.
Ia berharap pansus mampu merekondisi berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.***
