Ambon, GardaMaluku.com— Dalam upaya mengakselerasi visi pembangunan daerah melalui Sapta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jais Elly, Senin (21/07) menegaskan bahwa potensi wisata sagu di wilayah tersebut merupakan bagian integral dari transformasi sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi daerah.
“Pengembangan biro perjalanan wisata yang mengangkat kekayaan lokal seperti sagu sejalan dengan agenda strategis Sapta Cita, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi inklusif dan pelestarian budaya,” ujar Elly dalam keterangannya di Ambon.
Menurutnya, sagu bukan sekadar produk pangan, tetapi representasi jati diri masyarakat Maluku yang dapat diangkat sebagai experiential tourism—mulai dari eksplorasi kebun sagu, proses pengolahan tradisional, hingga sajian kuliner khas berbasis sagu.
“Sagu adalah kekuatan budaya yang otentik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Jika dikemas dengan pendekatan ekowisata dan storytelling yang tepat, maka Kabupaten SBT bisa menjadi destinasi unggulan, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional dan internasional,” tambah Jais.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha muda, komunitas kreatif, serta biro perjalanan wisata lokal untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk wisata berbasis potensi daerah.
Dinas Pariwisata, lanjut Jais, siap memfasilitasi dari sisi pelatihan SDM pariwisata, promosi digital, hingga integrasi dengan ekosistem marketplace pariwisata nasional.
Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru pascapandemi, dengan SBT sebagai pilot project pariwisata sagu pertama di Indonesia Timur.
Menutup keterangannya, diakui, langkah ini juga memperkuat posisi Maluku sebagai Lumbung Sagu Nasional, sebagaimana telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam visi pembangunan jangka menengah daerah.***
