- Oleh : Umar Juhfa Samal, Ketua Himpunan Pemuda Huamual (HIPDA-H)
Ambon, GardaMaluku.com– Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Huamual tercatat sebanyak 46.967 jiwa, menjadikannya wilayah dengan populasi terbesar di kabupaten tersebut. Dengan potensi besar dalam kontribusi sektoral, kecamatan ini seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berimbas pada pemangkasan anggaran infrastruktur, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Salah satu proyek yang terdampak adalah perbaikan Jalan Lintas Huamual, jalur utama yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.
Penjabat (Pj) Bupati SBB, Dr. Achmad Jais Ely, mengungkapkan bahwa miliaran rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025 telah disiapkan untuk proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Lintas Huamual.
Namun, pengalihan anggaran ke program ketahanan pangan nasional berpotensi menunda pelaksanaan proyek ini. Pemangkasan terutama terjadi pada DAK Fisik, yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jalan dan irigasi, sehingga berdampak pada mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Dampak dari keterbatasan infrastruktur jalan ini tidak hanya dirasakan dalam sektor ekonomi, tetapi juga pada akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi jalan yang buruk berisiko meningkatkan biaya logistik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten SBB.
Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah, mengingat karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta situasi sosial-ekonomi yang berbeda.
Di beberapa wilayah, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam upaya efisiensi. Misalnya, penerapan sistem berbasis digital sulit dilakukan jika akses internet dan listrik masih terbatas.
Selain itu, beberapa kegiatan pemerintahan dan ekonomi di daerah masih membutuhkan interaksi langsung yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh metode daring.
Kabupaten SBB sendiri masih sangat bergantung pada dana APBN, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Pemangkasan transfer dana pusat berdampak pada terhambatnya berbagai proyek pembangunan.
Tingkat kemandirian fiskal daerah ini juga masih rendah, dengan rasio ketergantungan fiskal di atas 95% dan rasio kemandirian fiskal belum mampu menembus angka 5%. Ketergantungan ini menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang seimbang, agar efisiensi tetap sejalan dengan pembangunan jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Kecamatan Huamual yang sehari-hari bergantung pada Jalan Lintas Huamual kini menghadapi kendala besar dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama bagi pertumbuhan ekonomi justru menjadi penghambat.
Dengan tantangan ini, pemerintah daerah perlu mencari solusi alternatif, seperti optimalisasi sumber daya lokal atau mendorong kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, agar dampak efisiensi anggaran tidak semakin memperburuk kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten SBB.**
