- Oleh: M. Fahrul Kaisuku | Direktur Rumah Inspirasi dan Literasi Maluku.
GardaMaluku.com– Memuji pemimpin bukanlah sebuah kesalahan. Memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, ketika pujian dilakukan secara berlebihan, terus-menerus, dan disertai kecenderungan menyerang siapa pun yang berbeda pandangan, pujian justru dapat berubah menjadi persoalan baru.
Pemimpin akhirnya tidak lagi mendapatkan dukungan yang sehat, tetapi dikelilingi suasana yang membuat ruang publik mudah terbelah: yang satu memuji, yang lain mencela; yang satu membela, yang lain menyerang.
Dalam konteks Maluku, fenomena semacam ini perlu ditempatkan secara proporsional dalam membaca kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hendrik tidak membutuhkan terlalu banyak tepuk tangan. Ia membutuhkan ruang untuk bekerja.
Dan salah satu ruang terpenting yang dibutuhkan pemerintah daerah adalah ruang fiskal.
Ruang fiskal secara sederhana diterjemahkan sebagai kemampuan pemerintah menyediakan anggaran untuk membiayai program prioritas setelah memenuhi berbagai kewajiban belanja pemerintahan.
Semakin sempit ruang fiskal, semakin terbatas pula kemampuan pemerintah membiayai pembangunan baru.
Persoalan ini bukan teori semata. Kalu kita membaca data fiskal Maluku, menunjukkan tantangan yang nyata.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan daerah di Maluku tercatat Rp5,287 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,046 triliun. Meski masih mencatat surplus sekitar Rp241,64 miliar, pendapatan daerah mengalami kontraksi 16,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja meningkat 1,39 persen, terutama ditopang belanja pegawai serta barang dan jasa.
Sebelumnya, Gubernur Hendrik Lewerissa juga menyampaikan bahwa kapasitas fiskal Maluku masih terbatas dengan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mencapai sekitar 75 persen. Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan pendapatan 2026 sekitar Rp2,41 triliun, sementara penurunan transfer pusat sekitar Rp372 miliar disebut akan semakin menekan kemampuan pembiayaan belanja modal dan pemenuhan belanja wajib.
Angka-angka tersebut merupakan peringatan untuk diingat bersama. Yakni membangun Maluku bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan kemauan politik.
Dibutuhkan kemampuan fiskal. Dibutuhkan investasi. Dibutuhkan kebijakan yang tepat. Dibutuhkan efisiensi anggaran. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dan dibutuhkan suasana sosial yang kondusif.
Karena itu, perdebatan publik seharusnya tidak berhenti pada siapa yang paling hebat memuji gubernur dan siapa yang paling keras mengkritiknya.
Perdebatan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan agenda pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Maluku adalah provinsi kepulauan. Jarak antarpulau, biaya transportasi, distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan menghadirkan biaya pembangunan yang tidak sederhana.
Di sisi lain, persoalan kesejahteraan juga masih membutuhkan perhatian. BPS mencatat persentase penduduk miskin Maluku pada September 2025 sebesar 15,25 persen atau sekitar 286,86 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 tercatat 5,80 persen.
Ekonomi Maluku memang menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,16 persen secara tahunan. Hingga triwulan II 2026, berdasarkan laporan DJPb Maluku, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 5,31 persen secara tahunan.
Tetapi pertumbuhan ekonomi harus terus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih luas.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu, berapa banyak lapangan kerja tercipta, seberapa besar pendapatan masyarakat meningkat, dan seberapa besar aktivitas ekonomi tersebut memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di sinilah energi publik seharusnya diarahkan.
Maluku memiliki potensi sumber daya alam, perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, energi dan berbagai peluang investasi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Pemerintah tidak cukup hanya menarik investasi. Investasi harus berkualitas, memberikan lapangan pekerjaan, melibatkan pelaku usaha lokal, memperkuat rantai pasok daerah dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Begitu pula dengan BUMD. Badan usaha milik daerah tidak boleh hanya menjadi institusi administratif. BUMD harus didorong menjadi instrumen ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan memperkuat pendapatan daerah.
Inilah bentuk dukungan yang dibutuhkan Gubernur Hendrik.
Bukan sekedar mengatakan bahwa gubernur hebat.
Bukan sekedar membuat pujian semakin ramai di ruang publik.
Bukan pula membangun kesan bahwa setiap orang yang memberikan kritik berarti sedang berhadapan dengan pemerintah.
Justru sebaliknya, gubernur membutuhkan kritik.
Pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang memiliki ruang untuk mendengar.
Jika sebuah kebijakan tepat, katakan tepat.
Jika belum efektif, katakan belum efektif.
Jika anggaran perlu diawasi, awasi.
Jika program perlu diperbaiki, berikan masukan.
Jika pemerintah berhasil, apresiasi.
Tetapi jangan menjadikan apresiasi sebagai alasan untuk memusuhi kritik.
Sebab ketika pujian terlalu berisik, ruang kritik bisa menjadi sempit. Ketika kritik dianggap sebagai serangan, orang mulai membela pemimpin secara emosional. Dari sinilah ruang publik berpotensi berubah menjadi arena cela-mencela.
Yang terjadi kemudian bukan lagi diskusi tentang bagaimana memperbaiki Maluku.
Yang terjadi adalah pertarungan tentang siapa yang paling loyal kepada gubernur dan siapa yang dianggap paling berseberangan.
Situasi semacam itu tidak menguntungkan siapa pun.
Terlebih bagi pemerintah sendiri.
Sebab pemimpin yang terlalu banyak mendapatkan pujian berisiko kehilangan informasi tentang persoalan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Pemerintah membutuhkan data dan kritik sebagai mekanisme koreksi.
Pujian membuat pemimpin merasa dihargai.
Tetapi kritik yang sehat membuat pemimpin mengetahui apa yang harus diperbaiki.
Keduanya diperlukan.
Yang harus dihindari adalah pujian yang berubah menjadi fanatisme dan kritik yang berubah menjadi kebencian.
Maluku tidak membutuhkan itu.
Maluku membutuhkan ruang publik yang dewasa.
Ruang yang memungkinkan pemerintah bekerja tanpa harus selalu berhadapan dengan kegaduhan politik.
Ruang yang memungkinkan masyarakat mengkritik tanpa harus saling memusuhi.
Ruang yang memungkinkan pendukung pemerintah memberikan apresiasi tanpa harus merendahkan pihak yang berbeda pandangan.
Dan yang tidak kalah penting, Maluku membutuhkan masyarakat yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban.
Sebab Kamtibmas adalah bagian dari modal pembangunan.
Investor membutuhkan keamanan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian. Masyarakat membutuhkan ketenangan. Pemerintah membutuhkan stabilitas. Tidak semua orang mampu membantu pemerintah memperbesar ruang fiskal. Tidak semua orang mampu mendatangkan investasi. Tidak semua orang mempunyai kewenangan membuat kebijakan.
Tetapi setiap orang mempunyai kemampuan untuk tidak memperkeruh keadaan.
Jika tidak mampu membantu pemerintah melalui kebijakan, bantulah melalui gagasan.
Jika tidak mampu memberikan investasi, bantulah melalui aktivitas ekonomi.
Jika tidak mampu memperjuangkan anggaran, bantulah melalui pengawasan.
Dan jika tidak mampu melakukan semuanya, setidaknya jagalah Kamtibmas.
Jangan menyebarkan provokasi.
Jangan memperbesar konflik.
Jangan menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk memecah masyarakat.
Jangan pula menggunakan nama gubernur sebagai alasan untuk mencela kelompok lain.
Sebab ketika ruang publik gaduh, yang dirugikan bukan hanya pemerintah.
Masyarakat juga dirugikan. Dunia usaha terganggu. Investasi bisa menahan diri.
Dan energi pemerintah yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan justru terkuras menghadapi persoalan sosial-politik.
Karena itu, mendukung Gubernur Hendrik Lewerissa tidak harus dengan pujian yang berlebihan.
Dukungan dapat diberikan dengan cara yang jauh lebih substantif: memperkuat ekonomi masyarakat, menjaga keamanan, mengawasi pemerintahan secara konstruktif, memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan daerah, serta mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan yang lebih besar bagi pembangunan Maluku.
Bahkan kritik pun dapat menjadi bentuk dukungan apabila kritik tersebut lahir dari data, argumentasi dan kepentingan masyarakat.
Yang harus kita bangun adalah budaya politik yang sehat.
Tidak semua kritik adalah kebencian. Tidak semua pujian adalah dukungan.
Ada pujian yang tulus dan ada pula pujian yang justru mempersempit ruang koreksi.
Ada kritik yang konstruktif dan ada kritik yang memang bertujuan menjatuhkan.
Karena itu, ukuran dukungan kepada pemimpin tidak seharusnya dilihat dari seberapa keras seseorang bertepuk tangan.
Ukurlah dari seberapa besar kontribusinya terhadap daerah.
Kita di Maluku tidak sedang membutuhkan perlombaan siapa yang paling sering memuji gubernur.
Maluku membutuhkan orang-orang yang mau bekerja.
Yang memperjuangkan investasi. Yang memperkuat ekonomi masyarakat. Yang membantu menciptakan lapangan kerja. Yang mengawasi anggaran. Yang memberikan gagasan. Yang menjaga Kamtibmas.
Dan yang paling penting, yang mampu menempatkan kepentingan Maluku di atas kepentingan kelompok.
Gubernur Hendrik tentu tetap harus diawasi. Pemerintahannya harus tetap transparan. Kebijakan harus dapat diuji. Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Program harus memiliki ukuran keberhasilan.
Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga harus memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja.
Sebab kepala daerah bukan pesulap.
Gubernur tidak dapat menciptakan uang dari tepuk tangan. Gubernur tidak dapat membangun jalan hanya dengan pujian. Gubernur tidak dapat membuka lapangan kerja hanya dengan slogan.
Semua membutuhkan kapasitas fiskal, investasi, kebijakan, birokrasi yang bekerja dan stabilitas sosial.
Maka, daripada berisik memuji dan kemudian membuka ruang cela-mencela, lebih baik energi publik diarahkan untuk memperbesar sesuatu yang benar-benar dibutuhkan Maluku.
Perbesar ruang fiskal. Perkuat ekonomi. Kawal pembangunan. Kritik dengan data. Dukung dengan gagasan. Dan jaga Kamtibmas.***
