AMBON – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, meminta kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tengah penurunan alokasi dana desa.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/10/file_00000000a3a882078dc1ef147cdeb33c.png")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan tersebut disampaikan Bodewin saat meresmikan anggota BPD dari tiga negeri di Kota Ambon, yakni Wayame, Poka, dan Negeri Lama, di Balai Kota Ambon, Senin (12/10/2026).
Bodewin menegaskan, kepala desa dan BPD memiliki tugas berbeda, tetapi harus menjadi mitra yang saling mendukung. Perbedaan pandangan, menurutnya, tidak boleh menghambat pembangunan maupun pelayanan publik.
“BPD bukan musuh dan bukan lawan kepala desa. BPD harus menjadi mitra. Duduk bersama, bicara baik-baik, dan selesaikan masalah dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penurunan alokasi dana desa yang berdampak pada kemampuan pemerintah desa membiayai pembangunan. Jika sebelumnya anggaran dapat mencapai lebih dari Rp1 miliar, bahkan sekitar Rp2 miliar di sejumlah desa, kini beberapa desa disebut hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta lebih.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih cermat menentukan prioritas, terutama untuk perbaikan jalan setapak, pembangunan drainase, dan penanganan banjir.
Karena itu, Bodewin mendorong kepala desa dan BPD menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta mendukung pembiayaan pembangunan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi, menjaga toleransi, serta menyelesaikan persoalan masyarakat melalui komunikasi dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik.
Bodewin juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui kerja bakti rutin guna menjaga kebersihan dan memperbaiki lingkungan permukiman.
Ia berharap anggota BPD yang baru diresmikan mampu menjalankan amanah masyarakat, membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. (Oliv)
