GardaMaluku.com; Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku mendorong evaluasi terhadap penetapan Lampung sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Muhamad Reza Mony, usai mengikuti rangkaian agenda Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/05/2026).
Reza menilai, aspek aksesibilitas bagi peserta dari kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian utama dalam penentuan lokasi Munas.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kader HIPMI dari wilayah timur membutuhkan perjalanan panjang dengan tiga hingga empat kali penerbangan untuk mencapai Lampung.
“Pertimbangan akses sangat penting, terutama bagi teman-teman dari Indonesia Timur yang harus menempuh beberapa kali penerbangan untuk hadir pada Munas,” ujar Reza.
Ia mengatakan, dinamika menjelang Munas HIPMI 2026 juga berkembang cukup dinamis, termasuk munculnya aspirasi dari sejumlah Badan Pengurus Daerah agar lokasi pelaksanaan Munas dapat ditinjau kembali.
Menurut Reza, sikap tiga calon Ketua Umum BPP HIPMI yang menyuarakan evaluasi lokasi Munas dalam forum debat kandidat di Bali menunjukkan adanya perhatian serius terhadap kenyamanan dan kondusivitas forum organisasi.
“Kami mengapresiasi adanya perhatian dari para calon ketua umum terkait pentingnya menjaga kondusivitas Munas dan memastikan seluruh daerah dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Selain persoalan akses, BPD HIPMI Maluku juga menilai netralitas pelaksanaan Munas perlu dijaga agar proses demokrasi organisasi berjalan sehat dan independen.
Reza menjelaskan, sebelumnya mayoritas ketua umum BPD HIPMI memang menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI dengan pertimbangan kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam agenda tersebut.
Namun, perkembangan dinamika internal organisasi membuat sejumlah BPD mulai mendorong adanya evaluasi.
“Situasi organisasi terus berkembang, sehingga wajar jika muncul masukan dari berbagai daerah untuk memastikan Munas berjalan nyaman, netral, dan dapat diakses seluruh peserta,” ujarnya.
BPD HIPMI Maluku berharap BPP HIPMI dapat mempertimbangkan seluruh masukan daerah sebelum menetapkan keputusan final terkait lokasi pelaksanaan Munas HIPMI 2026.***
