- Catatan Redaksi: Patrick Tuwatanassy
Ambon, GardaMaluku.com– Di era digital hari ini, satu potong informasi bisa dengan cepat menjelma menjadi bola salju yang tak terkendali. Dalam hitungan jam, publik bisa dibentuk untuk menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan narasi yang tidak utuh. Dan dalam situasi seperti itu, sering kali ruang klarifikasi menjadi sempit, bahkan nyaris tertutup.
Hal inilah yang tengah dialami oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jais Elly, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran kritik tajam akibat kabar minimnya dukungan terhadap Efrita Trifena Lamerkabel, finalis Miss Youth Indonesia 2025. Bahkan sejumlah media secara agresif menyuarakan agar beliau dicopot dari jabatannya.
Namun di tengah riuh desakan yang bergema, mari kita bertanya: benarkah satu kejadian ini cukup menjadi alasan untuk menafikan seluruh kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penting untuk memahami duduk persoalan secara utuh. Dalam kasus Efrita, tidak ada unsur pengabaian, apalagi niat untuk melepas tanggung jawab terhadap potensi anak daerah. Yang terjadi adalah miskomunikasi internal.
Proposal yang diajukan keluarga Efrita memang sempat masuk ke salah satu bidang di Dinas Pariwisata, namun tidak tersampaikan secara utuh ke pimpinan. Jais Elly sendiri mengakui, ia baru mengetahui hal ini dari pemberitaan media. Ia pun langsung menyampaikan penyesalan dan keprihatinannya. Ini bukan bentuk pembelaan diri, melainkan refleksi seorang pemimpin yang jujur, terbuka, dan siap memperbaiki keadaan.
Yang tak kalah penting, respons beliau terhadap situasi ini justru menunjukkan kualitas kepemimpinan yang layak dihargai.
Ia tidak marah, tidak mencari kambing hitam, bahkan langsung menyatakan komitmen untuk membantu promosi dan branding Efrita sebagai wakil Maluku. Ia juga menyampaikan bahwa dalam banyak kasus serupa, ia terbiasa membantu dari jalur pribadi, di luar alokasi formal anggaran, demi mendukung anak-anak Maluku yang berprestasi di berbagai ajang nasional.
Lantas, apakah pemimpin seperti ini layak “dikorbankan” hanya karena satu miskomunikasi yang sebetulnya bisa terjadi dalam birokrasi mana pun?
Perlu dicatat pula bahwa Dinas Pariwisata Maluku selama ini dikenal cukup progresif. Mereka aktif mempromosikan berbagai destinasi unggulan seperti Banda Neira, Pantai Ora, Pulau Kei, dan spot eksotis lainnya lewat media sosial.
Konten kreatif yang diproduksi tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga konsisten menyuarakan keunikan budaya dan kekayaan alam Maluku. Di sisi lain, Dispar juga terus membangun kolaborasi dengan komunitas wisata lokal, pelaku UMKM, travel organizer, dan generasi muda kreatif.
Program pelatihan bagi pelaku wisata, pengrajin, dan operator homestay juga menjadi bagian dari rutinitas mereka. Ini adalah kerja-kerja sunyi yang tidak selalu masuk headline media, tetapi sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di lapangan.
Jais Elly sendiri dikenal sebagai sosok yang terbuka, responsif terhadap masukan, dan mudah diajak berdiskusi. Ia jarang tampil untuk pencitraan, tetapi banyak pihak—terutama komunitas pelaku wisata—tahu bahwa ia adalah figur yang mudah diakses dan mau mendengarkan.
Ia bekerja tenang, dan dalam banyak hal, bersedia turun tangan langsung ketika ada keluhan di lapangan. Maka tak mengherankan bila banyak pelaku pariwisata lokal justru memberikan dukungan moral saat nama beliau mulai diseret ke tengah tekanan publik.
Dalam situasi seperti ini, kita sebagai masyarakat sipil perlu berlaku adil. Kritik tentu perlu, evaluasi itu penting. Namun mengubah kritik menjadi tuntutan pencopotan hanya karena satu kejadian, tanpa melihat konteks besar dan rekam jejaknya, adalah ketidakadilan yang lain. Kita harus ingat bahwa yang dibutuhkan dari sistem pemerintahan adalah perbaikan dan pembelajaran, bukan pembantaian figur.
Kita juga perlu mendorong budaya komunikasi yang lebih sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebab jika setiap pejabat selalu dihantui ancaman dicopot karena miskomunikasi sesaat, maka yang tumbuh bukan lagi keberanian untuk bekerja, melainkan rasa takut yang membunuh inisiatif.
Padahal Maluku hari ini sedang membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani berinovasi, bukan pemimpin yang sibuk menjaga popularitas semata.
Kasus Efrita tentu membawa pelajaran penting. Bukan hanya untuk Dinas Pariwisata, tapi untuk kita semua. Ini momentum untuk memperkuat sistem komunikasi, membangun prosedur yang lebih transparan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Tapi jangan jadikan kasus ini sebagai alat untuk menghabisi satu sosok yang justru sudah banyak memberi, hanya karena publik sedang marah.
Di tengah gelombang tekanan ini, mari kita tetap rasional. Jangan mudah terbawa arus opini yang belum tentu mencerminkan kebenaran utuh.
Sebab dalam dunia yang cepat memviralkan kesalahan dan lambat mengingat kebaikan, kita butuh lebih banyak suara penyeimbang—bukan hanya untuk membela Jais Elly, tapi untuk membela akal sehat kita sendiri sebagai masyarakat.***
