GardaMaluku.com : AMBON,- Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yermias, memberikan tanggapan resmi terkait Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 DPD Partai Golkar Kota Ambon yang saat ini sedang dalam status skors. Langkah ini diambil guna meredam ketegangan dan memberikan kejelasan bagi pengurus kecamatan yang mempertanyakan kelanjutan forum tersebut.
Keluhan disampaikan pada Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Kamis (30/4/2026), di Karang Panjang.
Dalam arahannya, Yermias meminta seluruh kader dan pemilik hak suara untuk bersabar dan menahan diri. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas bidang sedang dilakukan untuk menemukan solusi terbaik sesuai aturan partai.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beta minta bapak dan ibu berikan kesempatan dan waktu. Koordinasi kita bangun untuk nanti disampaikan kepada kalian semua. Hari ini kita sampaikan, soal jam ale dong tunggu saja karena koordinasi ini lintas,” ujarnya.
Ia menjelaskan beberapa poin penting terkait langkah yang sedang ditempuh oleh DPD I Maluku:
– Pemanggilan Bidang Terkait: DPD I akan mengundang Bidang Kepartaian dan Bidang Pemenangan Pemilu (PP) yang menangani wilayah Ambon, Buru, dan Buru Selatan untuk membahas teknis organisasi.
– Laporan ke Ketua DPD: Aspirasi yang muncul akan dilaporkan kepada Ketua DPD I Golkar Maluku yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum DPP Golkar.
– Persoalan Administrasi ‘Checklist’: Anos mengungkapkan adanya kendala administratif terkait checklist yang diminta DPD I, namun hingga saat ini dokumen tersebut belum diterima dari pengurus tingkat kota.
Yermias juga mengingatkan Partai Golkar memiliki koridor aturan yang jelas, yaitu AD/ART, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), maupun Peraturan Organisasi (PO). Ia meminta agar cara-cara musyawarah yang kurang baik dihindari demi martabat partai.
“Bagi beta tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, yang penting ada di dalam koridor aturan kita. Kita selesaikan dulu secara internal supaya betul-betul menghasilkan pemimpin yang bapak ibu juga senang,” tandasnya.
Ia menegaskan, Musda ini hanyalah awal dari proses konsolidasi setelah terbentuknya kepengurusan baru DPD Provinsi. Penundaan atau skorsing serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT) sebagai bagian dari penataan organisasi secara menyeluruh.
Untuk mempercepat penyelesaian, pimpinan DPD I direncanakan akan mengundang tokoh-tokoh kunci termasuk Richard Rahakbauw, Ely Toisuta, dan Ketua Harian Ridwan Marasabessy untuk duduk bersama membahas pencabutan skorsing Musda ke-10 tersebut. (Tsy)
