KNPI Maluku Apresiasi Sikap Kesatria Pangdam Pattimura Hentikan Sementara Pembangunan Waitomu

Ambon, Maluku — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku mengapresiasi sikap kesatria Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., yang memutuskan menghentikan sementara pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu, Kota Ambon, hingga persyaratan perizinan yang diperlukan terpenuhi.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Harian DPD KNPI Maluku, Eliza A. de Lima, kepada awak media seusai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pemanfaatan Sungai Wai Tomu Kota Ambon yang digelar Kodam XV/Pattimura di Serambi Kehormatan Makodam, Ambon, Kamis (29/10/2026).

Menurut Eliza, keputusan Pangdam mencerminkan jiwa besar seorang pemimpin yang berani mengambil langkah terbuka dalam merespons berbagai masukan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menilai, slogan “Jenderal Petarung” yang melekat pada sosok Pangdam XV/Pattimura bukan sekadar identitas atau simbol kepemimpinan militer, melainkan tercermin melalui sikap dan keputusan yang mengutamakan penyelesaian persoalan secara bijaksana.

“Bagi saya, slogan Petarung yang tersemat dalam diri seorang Pangdam benar-benar nyata. Seorang petarung bukan hanya berani menghadapi tantangan, tetapi juga harus berjiwa besar, terbuka menerima masukan, dan berani mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Eliza.

Ia mengatakan, keberanian seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari kemampuannya mempertahankan sebuah keputusan, tetapi juga dari kesediaannya mengevaluasi langkah, mendengarkan pandangan pihak lain, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.

Dalam konteks pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu, Eliza menilai keputusan menghentikan sementara pembangunan hingga persyaratan perizinan terpenuhi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sikap tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa semangat membangun harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penghormatan terhadap kewenangan instansi terkait.

“Jiwa petarung itu adalah jiwa yang besar. Tidak kehilangan keberanian ketika menghadapi kritik, tidak menutup diri terhadap pendapat berbeda, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji,” katanya.

Eliza juga menilai Forum Group Discussion yang mempertemukan unsur TNI, Pemerintah Kota Ambon, Balai Wilayah Sungai Maluku, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan insan pers merupakan ruang penting untuk membangun komunikasi yang sehat.

Melalui forum tersebut, berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka, mulai dari aspek administrasi dan perizinan, keselamatan konstruksi, hingga keberlanjutan fungsi sungai dan peluang pengembangan UMKM.

Menurut Eliza, perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan semestinya tidak menjadi alasan untuk mempertajam polemik. Sebaliknya, perbedaan itu perlu dikelola menjadi masukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ambon dan Maluku membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani mengambil inisiatif, tetapi juga memiliki kebesaran hati untuk mendengar dan mengoreksi langkah apabila diperlukan. Pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat, namun aturan dan keselamatan lingkungan tetap menjadi hal yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Ia berharap semangat kolaborasi yang dibangun dalam FGD tersebut terus berlanjut melalui koordinasi konkret antara Kodam XV/Pattimura, pemerintah daerah, dan instansi teknis yang berwenang. Dengan demikian, rencana penataan kawasan Wai Tomu dapat menemukan jalan penyelesaian yang sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Ambon.

Bagi KNPI Maluku, kata Eliza, sikap terbuka dan kebesaran hati dalam menyikapi persoalan merupakan nilai kepemimpinan yang perlu dijaga. Keberanian memulai sebuah gagasan harus disertai tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.

“Petarung sejati bukan hanya tentang keberanian melangkah maju, tetapi juga tentang kebesaran jiwa untuk mendengar, menghormati aturan, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” tutup Eliza.***