Feri Bermasalah, Wandri Desak Gubernur Evaluasi Kepala Dinas Perhubungan Maluku

GardaMaluku.comAmbon: Persoalan pelayanan penyeberangan Waipirit–Hunimua kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola transportasi laut di Maluku. Keluhan masyarakat mengenai keterlambatan kapal dan minimnya informasi kepada penumpang mendorong Aktivis Pemuda Muhammadiyah Maluku, Wandri Makasar, mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Drs. Semuel Estefanus Huwae.

Wandri, putra asli Kepulauan Manipa, menilai persoalan pelayanan penyeberangan tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasional biasa. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, transportasi laut merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa perangkat daerah yang membidangi transportasi menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi secara efektif. Karena itu, Gubernur perlu meminta pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan, terutama terkait langkah antisipasi gangguan pelayanan, koordinasi dengan pihak operator, serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

Desakan evaluasi tersebut menguat setelah beredarnya video protes seorang perempuan di Pelabuhan Waipirit pada 26 Oktober 2026. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebook Stewart Toisutta, perempuan itu mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan yang memadai ketika kapal tidak beroperasi sesuai harapan penumpang.

Keluhan tersebut menjadi perhatian karena informasi mengenai jadwal keberangkatan dan perubahan operasional merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Penumpang yang telah berada di pelabuhan membutuhkan kepastian agar dapat memperhitungkan waktu perjalanan, biaya, dan kepentingan lain yang harus mereka penuhi.

Laporan media lokal pada 27 Oktober 2026 juga menyoroti keterlambatan KMP Tatihu di Waipirit sehari sebelumnya. Penumpang dan kendaraan dilaporkan harus menunggu keberangkatan. Situasi ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebab keterlambatan, alur koordinasi, serta bagaimana informasi disampaikan kepada pengguna jasa.

Bagi Wandri, kejadian tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ia menilai evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administratif, tetapi harus menyentuh pelaksanaan tugas, efektivitas pengawasan, dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Ia mendesak Gubernur Hendrik Lewerissa meminta penjelasan konkret dari Semuel Estefanus Huwae mengenai langkah yang telah dilakukan dinas dalam mengawasi penyelenggaraan transportasi laut, membangun koordinasi dengan pihak terkait, serta memastikan keluhan masyarakat ditangani secara cepat dan transparan.

Evaluasi itu, menurut Wandri, juga perlu menghasilkan ukuran kinerja yang jelas. Pemerintah harus mengetahui apakah mekanisme penyampaian informasi kepada penumpang sudah berjalan, apakah koordinasi ketika terjadi gangguan telah dilakukan secara memadai, dan langkah perbaikan apa yang diperlukan agar masalah serupa tidak terus berulang.

Persoalan ini juga menuntut kejelasan pembagian kewenangan. Operasional kapal, pengelolaan pelabuhan, dan penyelenggaraan layanan penyeberangan dapat melibatkan pihak berbeda. Karena itu, pemeriksaan harus memastikan tanggung jawab masing-masing lembaga agar evaluasi tidak salah sasaran dan perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

Wandri mengingatkan bahwa masyarakat kepulauan kerap menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika pelayanan transportasi laut tidak berjalan sesuai harapan. Keterlambatan dan ketidakjelasan informasi dapat mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan, pekerjaan, hingga perjalanan warga untuk memperoleh layanan kesehatan.

Dalam kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau, pelayanan transportasi laut seharusnya ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan kapal tersedia, tetapi juga harus mendorong pelayanan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Karena itu, Wandri meminta evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas atau koordinasi, pemerintah perlu menetapkan langkah korektif yang terukur sesuai kewenangan.

Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelayanan publik harus dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Informasi yang jelas, penanganan keluhan yang responsif, serta koordinasi yang efektif merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan.

Wandri berharap Gubernur Maluku tidak membiarkan persoalan Waipirit–Hunimua berhenti sebagai polemik sesaat. Evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan diharapkan menjadi pintu masuk untuk membenahi pengawasan dan tata kelola transportasi laut secara lebih luas, termasuk memperjelas koordinasi dengan Perumda Panca Karya dan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam layanan penyeberangan.

“Tuntutan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan menjadi bagian dari desakan agar pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih pasti, terbuka, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.***